TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan besarnya bencana kebakaran hutan yang terjadi kini tak lepas dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah kurang memberi perhatian kepada hutan dan hanya akan bersikap reaktif jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

"Prioritas pemerintah sekarang kan ke arah maritim," ujar Roy, dalam sebuah diskusi publik, Minggu, 20 September. Tapi pemerintah, katanya, tak seharusnya melupakan sektor kehutanan.

Roy berucap pemerintah setidaknya bisa mempertahankan fungsi hutan yang sebenarnya sebagai sumber oksigen dan gudang kayu yang alami. Dia berharap pemerintah menghentikan praktek konversi hutan yang notabene sudah terlalu banyak, belum lagi konversi ilegal yang melibatkan pejabat otoritas pusat dan daerah nakal.

Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dinilainya statis dan tak cukup jika untuk sekadar merawat hutan yang ada seluas 120 juta hektare. Seperti yang diketahui anggaran KLHK pada tahun ini senilai Rp 7,1 triliun.

"Alokasi dana perawatan hanya Rp 44 ribu per hektare setiap tahunnya atau Rp 5,4 triliun," kata Roy. Jumlah tersebut, klaim Roy, tak cukup jika melihat banyaknya pegawai dari peleburan dua kementerian tersebut.

Menurutnya, tugas KLHK tak hanya untuk memadamkan kebakaran hutan saja, tapi program-program pengembangan lingkungan serta pencegahan kebakaran akan lebih berguna bagi kemajuan negara. "Menteri Siti mau beli helikopter pengawasan, ini bukti fokus pemerintah hanya kepada pemadaman," katanya.

ANDI RUSLI