Ceu Popong: Yang Mau Kaya Karena Tunjangan DPR, Mundur!

Reporter

Minggu, 20 September 2015 22:18 WIB

Anggota DPR tertua, Popong Otje Djundjunan (kiri) bersama Anggota DPR termuda, Ade Rezki Pratama (kanan) memimpin Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Popong Otje Djundjunan mengatakan, anggota parlemen tak usah bermimpi menjadi kaya lewat tunjangan. Mereka yang berniat demikian disarankan hengkang dari gedung parlemen. "Kalau mau jadi orang kaya, ya jangan jadi anggota DPR," ujarnya saat ditemui Tempo di Hotel Grand Kemang, Sabtu, 19 September 2015.


Tunjangan bagi anggota dewan bakal naik bulan depan. Pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berdalih kenaikan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan lewat surat bernomor S-520/MK.02/2015 pada 9 Juli lalu. Dengan kenaikan ini, setiap anggota akan membawa tambahan tunjangan hampir Rp 6 juta setiap bulan. Dengan begitu, tunjangan kepada seorang anggota Dewan menjadi minimal Rp 31 juta per bulan.


Menurut Popong, tunjangan bagi anggota DPR terbilang kecil jika dibandingkan fasilitas yang diperoleh para menteri. Sebab, tunjangan itu dirancang untuk membantu beban biaya listrik, komunikasi, dan kebutuhan keluarga setiap anggota. Mayoritas anggota bahkan harus menanggung biaya lain di luar skema tunjangan seperti gaji supir. "Biaya listrik, air, dan gaji supir menteri kan dibayarin, anggota DPR tidak," katanya.


Meski demikian, anggota DPR paling sepuh itu mengaku bisa memahami sikap para koleganya yang mendukung rencana kenaikan tunjangan. Sebab, tak sedikit anggota yang dirongrong para konstituen dari daerah pemilihan mereka. "Saya suka kasihan sama temen-temen, terutama yang baru-baru," ujar Politikus Partai Golkar yang melenggang ke Senayan sejak 1987 itu. Popong kini berusia 76 tahun.


Perempuan yang akrab disapa dengan panggilan Ceu Popong itu menilai tugas sebagai anggota DPR menuntut banyak pengorbanan. Ia pun mengakui banyak anggota DPR yang kinerjanya dianggap belum maksimal. Tapi anggapan itu tak bisa dipukul rata. "Jangan digeneralisasi seperti itu. Kalau mau sebut namanya," ujar politikus asal daerah pemilihan Bandung dan Cimahi itu.


Advertising
Advertising

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

14 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya