TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Victor Laiskodat meminta seluruh anggotanya mengembalikan uang tunjangan Dewan yang dijadwalkan cair bulan depan. Victor justru mendukung pengurangan gaji anggota Dewan saat krisis ekonomi seperti sekarang.
"Saya memerintahkan setiap anggota untuk mengembalikan uang tunjangan yang masuk ke rekening Sekretariat Jenderal DPR," kata Victor kepada Tempo di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Ahad, 20 September 2015.
Menurut Victor, usulan kenaikan tunjangan Dewan tak pantas diajukan saat ini. Musababnya, ruang fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara terlalu sempit untuk belanja pegawai.
Partainya meminta pemerintah dan DPR segera mengkaji pengurangan gaji anggota Dewan dalam Rancangan APBN 2016. "Justru seharusnya gaji yang saat ini dipotong, dikembalikan sekian persen," kata Victor.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan usulan kenaikan tunjangan DPR masuk dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015 dan diajukan kembali dalam Rancangan APBN 2016.
"Di RAPBN 2016 ditindaklanjuti, tapi hanya menyesuaikan dan belum ada tambahan," kata dia, Rabu, 16 September 2015. Seorang anggota DPR akan menerima total insentif minimal Rp 31 juta.
Usulan tersebut telah dirapatkan BURT bersama Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke Badan Anggaran. Peningkatan kesejahteraan DPR itu juga lolos persetujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Kementerian Keuangan, DPR, dan Presiden sudah ketok palu," kata Dimyati.
Pada 9 Juli 2015, Kementerian Keuangan mengesahkan kenaikan empat jenis tunjangan DPR dalam APBN-Perubahan 2015 melalui surat nomor S-520/MK.02/2015. Namun Kementerian hanya mengabulkan sebagian permohonan Dewan.
Adapun usulan kenaikan tunjangan yang diajukan oleh anggota DPR dan yang disetujui Kemenkeu adalah sebagai berikut:
1. Tunjangan kehormatan
a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11,15 juta, disetujui Rp 6,69 juta.
b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10,75 juta, disetujui Rp 6,46 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 9,3 juta, disetujui Rp 5,58 juta.
2. Tunjangan komunikasi intensif
a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18,71 juta, disetujui Rp 16,468 juta.
b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18,192 juta, disetujui Rp 16,009 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 17,675 juta, disetujui Rp 15,554 juta.
3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a. Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7 juta, disetujui Rp 5,25 juta.
b. Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,5 juta.
c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,75 juta.
4. Bantuan langganan listrik dan telepon
a. Listrik: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,5 juta.
b. Telepon: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,2 juta.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi
7 hari lalu
Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem
44 hari lalu
JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.
Baca SelengkapnyaIstilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?
45 hari lalu
Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.
Baca SelengkapnyaKetua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK
45 hari lalu
Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaNasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket
57 hari lalu
Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.
Baca SelengkapnyaDinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu
26 Februari 2024
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.
Baca SelengkapnyaPrediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024
22 Februari 2024
Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah
23 November 2023
Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik
7 Oktober 2023
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 6 Oktober 2023 dimulai dengan profil Arief Prasetyo Adi yang ditunjuk Jokowi jadi Plt Mentan.
Baca SelengkapnyaAkhir Perjalanan Syahrul Yasin Limpo dari Hilang Kontak hingga Tiba di Indonesia
5 Oktober 2023
Setelah sempat hilang kontak di luar negeri, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akhirnya tiba di Indonesia pada Rabu malam. Ini yang terjadi.
Baca Selengkapnya