TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil sepakat menunda pemberlakuan tiga Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyiaran. Sebab, PP tersebut dianggap mengembalikan peran Departemen Komunikasi dan Informasi seperti Departemen Penerangan di era Soeharto. Sofyan awalnya meminta PP tersebut tetap berlaku sambil menunggu amandemen Undang-Undang No.32/2004 tentang penyiaran. Alasannya, ribuan radio dan televisi tidak memiliki status izin yang jelas. Ia mencontohkan, stasiun Jak-TV yang siaran di Jakarta belum memiliki izin. “Masalah kepemilikan memang diatur oleh pemerintah, tapi masalah content (materi siaran) kami serahkan kepada KPI,” kata Sofyan dalam rapat kerja dengan Komisi I, Senin (5/12). PP tersebut menurut Sofyan sesuai dengan apa yang disebutkan Mahkamah Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara tidak boleh menjalankan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus. Sempat terjadi perdebatan panjang dalam rapat tersebut. Hampir seluruh anggota DPR mendesak agar keempat PP tersebut ditunda pelaksanaannya. Sofyan bahkan beberapa kali disoraki para pengunjung sidang yang tidak puas atas jawaban yang diberikannya. Sementara para anggota dewan kerap mendapat tepuk tangan saat melontarkan kritik terhadap menkominfo. Menurut Sutradara Gintings dari Fraksi PDIP, KPI-lah yang memiliki kewenangan memberi izin penyiaran. Karena itu, ia meminta PP yang sudah disahkan tersebut dicabut. Hal senada diungkapkan Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Golongan Karya. Menurutnya, PP tersebut adalah bentuk Orde Baru dalam arti negatif dan harus dicabut. Effendy Choirie dari Fraksi PKB menyatakan bahwa, perijinan, pengawasan, biar KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang mengurus. “Kami punya tanggung jawab mengingatkan. Kalau tidak digubris, kami akan sekuat tenaga akan mencegat PP tersebut,” tegas Effendy. Komisi I DPR merencanakan menjajaki amandemen UU No. 32/2004 dalam dua bulan ke depan. Menurut Effendy, beberapa pasal yang menjadi perdebatan antara KPI dengan pemerintah disepakati ditinjau untuk diamandemen. Pasal-pasal tersebut misalnya menyangkut soal perizinan, soal pembuatan peraturan, yang diklaim sebagai hak pemerintah. “Ketimbang tarik menarik seperti itu, yang punya akibat UU penyiaran bisa tidak berjalan, sementara dunia penyiaran terus berjalan, maka jalan keluarnya harus diamandemen supaya lebih jelas,” kata dia. Stefanus Pramono