Demokrat Sesalkan Jokowi Pilih Banyak Dubes Nonkarier  

Reporter

Selasa, 15 September 2015 12:04 WIB

Presiden RI Jokowi tiba di Istana, didampingi Presiden Singapura, Tony Tan (belakang), dalam kunjungannya ke Singapura, 28 Juli 2015. REUTERS/Edgar Su

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf, menyesalkan terpilihnya 12 calon duta besar nonkarier dalam uji pertimbangan kali ini. Nurhayati mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo lebih banyak memilih dubes yang telah berkarier lama sebagai diplomat.

"Saya sampaikan Presiden harus pertimbangan calon dubes karier. Mereka berkarier lama, mereka bercita-cita jadi dubes," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2015.

Menurut Nurhayati, pemilihan calon dubes nonkarier sangat berisiko dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan Kementerian Luar Negeri untuk pendidikan diplomat. Kemenlu keluarkan biaya untuk mendidik mereka, sehingga seharusnya Presiden pertimbangkan mereka," kata dia.

Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Tantowi Yahya tak mempermasalahkan latar belakang karier 33 calon duta besar yang tengah diuji DPR. Yang terpenting, calon memenuhi tiga syarat pertimbangan yaitu kedalaman wawasan, keterampilan komunikasi, dan administrasi terpenuhi. "Jadi, dia harus mampu memahami persoalan dunia dan kemampuan komunikasi. Itu esensinya," kata politikus Partai Golkar itu.

Hari ini, DPR kembali menggelar uji pertimbangan sembilan calon duta besar. Pada sesi pertama, DPR menguji Diennaryati Tjokrosuprihatono sebagai calon Duta Besar Ekuador; calon Duta Besar Republik Namibia, Eddy Basuki; dan calon Duta Besar Republik Mesir, Helmy Fauzi.

Pada sesi kedua, yang akan diuji yaitu calon Duta Besar Uni Emirat Arab, Husin Bagis; Husnan Bey Fananie, calon Duta Besar Azerbaijan; dan Ibnu Hadi, calon Duta Besar Republik Vietnam.

Sesi terakhir, DPR memanggil I Gede Ngurah Swajaya, calon Duta Besar Singapura;
I Gusti Agung Wesaka Puja, calon Duta Besar Belanda merangkap OPCW; dan
Iwan Suyudhie Amri, calon Duta Besar Pakistan.

Sementara 12 nama calon duta besar yang nondiplomat adalah Safira Machrusah, calon Duta Besar Aljazair (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa); Husnan Bey Fananie, calon Duta Besar Azerbaijan (politikus Partai Persatuan Pembangunan); Helmy Fauzi, calon Duta Besar Republik Mesir (politikus PDI Perjuangan); dan Mayor Jenderal Purnawirawan Mochammad Luthfie Wittoeng, calon Duta Besar Bolivarian Venezuela.

Kemudian Marsekal Madya Purnawirawan Muhammad Basri Sidehabi, calon Duta Besar Qatar; Rizal Sukma, calon Duta Besar Inggris; Marsekal Madya Purnawirawan Budhy Santoso, calon Duta Besar Republik Panama (Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia); Diennaryati Tjokrosuprihatono, calon Duta Besar Ekuador (politikus Partai NasDem); Agus Maftuh Abegebriel, calon Duta Besar Kerajaan Arab Saudi (dosen UIN Kaligaja, Yogyakarta); dan Amelia Achmad Yani, calon Duta Besar Bosnia-Herzegovina (bekas Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional).

Lalu beredar juga nama Sri Astari Rasjid, calon Duta Besar Republik Bulgaria (pelukis), dan Alexander Litaay, calon Duta Besar Republik Kroasia (bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan).

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya