Cerita Fadli Zon, Ditelepon Prabowo Usai Ketemu Trump

Reporter

Senin, 14 September 2015 13:31 WIB

Donald Trump. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan sempat ditelepon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika pertemuannya dengan Donald Trump ramai diberitakan media dan menjadi bahan pembicaraan di Tanah Air.

Menurut Fadli Zon, sebagai kader Partai Gerindra, dia telah menjelaskan kronologi pertemuan dengan Donald Trump itu. Fadli merasa harus menjelaskannya secara langsung kepada Prabowo karena pertemuan itu telah memunculkan berbagai isu.


Baca juga:
Seru, Giliran Fadli Zon Serang Titik Lemah Menteri Puan
Ribut Ketemu Novanto Cs: Inilah Disneyland Trump di Bogor


"Waktu saya masih di Amerika Serikat, saya ditelepon oleh beliau (Prabowo). Saya sampaikan kronologi secara langsung,” kata Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 14 September 2015.

Fadli Zon menjelaskan, dalam pembicaraan telepon itu, Prabowo mengatakan bahwa berbagai media di Tanah Air ramai mempermasalahkan pertemuan para anggota DPR dengan Trump, yang diduga melanggar kode etik DPR. Fadli Zon pun menjelaskan isi pertemuan dengan Trump kepada Prabowo. "Setelah dijelaskan, beliau tak ada masalah," ujar Fadli.

Ketua DPR Setya Novanto, yang juga kader Partai Golkar, mengatakan telah menjelaskan isi pertemuannya dengan Trump kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Pertemuan apa pun, sebagai kader partai, saya selalu sampaikan kepada Ketua Umum," tutur Setya. (Lihat Video Lima Dugaan Pelanggaran Etik DPR, Merokok sampai Ijazah Palsu, Diduga Melanggar Kode Etik, Pimpinan DPR Terancam Dicopot)

Setya Novanto menjelaskan antara dia dan Aburizal Bakrie selalu aktif berkomunikasi. “Saya jelaskan agar tak ada informasi yang salah. Beliau enggak ada masalah," ucapnya.

Setya Novanto, Fadli Zon, serta sejumlah anggota DPR bertemu kandidat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Trump Tower pada 3 September lalu. Pertemuan itu dipermasalahkan karena berpotensi melanggar kode etik anggota Dewan.

Setya Novanto tidak keberatan pertemuannya dengan Donald Trump bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Namun dia meminta agar pengusutan itu dilakukan sesuai prosedur dan transparan.

"Saya menghormati MKD, tapi harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku,” tutur Setya Novanto, sembari mengatakan dia selama ini telah menjalankan tugas dengan baik sebagai anggota maupun pemimpin Dewan.

INDRI MAULIDAR


Baca juga:
Geger, Wanita tanpa Baju Beraksi di Muka Imam Diskusi Islam
Ayah Ini Membunuh dan Minum Darah Putrinya Agar Kaya


Advertising
Advertising

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya