Puan Diminta Mundur dari DPR, Menteri Tjahjo Pasang Badan  

Reporter

Minggu, 13 September 2015 14:20 WIB

(ki-ka) Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa tiba di lokasi pembagian kartu sakti di kantor Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, 21 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang kini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, curiga ada pihak tertentu yang mengungkit soal rangkap jabatan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, menurut dia, Puan sudah mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen sejak dilantik.

"Kalau kemudian sekarang diungkit lagi, ini pasti ada latar belakangnya," kata Tjahjo di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Ahad, 13 September 2015. "Kenapa harus mengungkit kembali permasalahan saya dan tiga menteri lainnya?"

Bahkan Tjahjo menduga ada media tertentu yang berpolitik dan sengaja mengungkit soal status rangkap jabatan Puan di DPR.

Sebelumnya, tiga politikus PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja diminta mundur dari jabatannya di parlemen. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dari tiga orang itu, hanya Puan yang dipastikan belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Dewan. Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi DPR Suratna mengatakan surat pengunduran diri Tjahjo sudah diterima dan diproses sejak 28 Oktober tahun lalu.

Surat mundur Pramono sebagai anggota Dewan juga sudah diterima dan diproses sejak 14 Agustus 2015. Sedangkan Puan, kata Suratna, hingga saat ini belum memberikan surat pengunduran dirinya, baik secara pribadi maupun dari DPP PDI Perjuangan.

REZA ADITYA


Baca juga:
Sentuh Bokong Seksi Taylor Swift, Pria Ini Sengsara, Kini...
Tragedi Crane Jatuh: Wanita Ini Memang Ingin Meninggal di Mekah



Advertising
Advertising

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya