TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII Bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah Arab Saudi untuk sementara menghentikan pekerjaan konstruksi proyek renovasi Masjidil Haram, Mekah. Langkah itu perlu diambil untuk menghindari jatuhnya korban seperti musibah Jumat lalu. “Demi keselamatan, lebih baik dihentikan sementara waktu,” katanya di Jakarta, Sabtu, 11 September 2015.

Sebanyak 107 anggota jemaah haji dari sejumlah negara tewas akibat robohnya crane berkapasitas 1.300 ton di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Jumat sore lalu waktu setempat. Musibah yang juga melukai 238 orang lain itu terjadi saat badai besar melanda Mekah. Tercatat, 37 orang di antaranya berasal dari Indonesia.

Menurut Saleh, musibah itu mestinya tak terjadi jika seluruh pekerjaan konstruksi dihentikan selama penyelenggaraan haji. Keberadaan alat berat yang terus beroperasi di kawasan tersebut bisa saja kembali memakan korban. “Sebagai tuan rumah, saya kira pemerintah Saudi harus mengantisipasi itu.”

Saleh juga meminta perusahaan pemilik alat berat tersebut, BinLadin Group, ikut bertanggung jawab. Sebab, badai yang melanda kawasan Mekah kemarin sudah terdeteksi pemerintah setempat dan disampaikan kepada masyarakat luas, termasuk jemaah. “Mereka juga harus memberikan santunan kepada semua korban,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Malik Haramain menilai musibah itu tak semata karena faktor cuaca. Kecelakaan itu juga dipicu kelalaian pemerintah Saudi dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrem kala itu. “Pemerintah Saudi telah lalai dan mengabaikan keselamatan jemaah haji. Mereka harus bertanggung jawab,” katanya.

Malik juga mendesak pemerintah Indonesia segera mengurus para korban dan menyampaikan kabar duka kepada keluarga mereka. “Kejadian ini tentu sangat memilukan dan memprihatinkan, karena tidak seharusnya alat-alat berat berada di Masjidil Haram saat jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji,” ucapnya.

RIKY FERDIANTO