TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mendukung rencana DPR membentuk panitia kerja khusus untuk menyelidiki korupsi pengadaan crane di PT Pelabuhan Indonesia II. Badrodin berharap Pansus dapat membantu penyidikan kasus tersebut.

"Kami sepenuhnya mendukung. Harapan kami, DPR juga mengawal, bahkan mendapatkan data," kata Badrodin seusai rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2015.

Sejak kabar pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri beredar, DPR berencana membentuk pansus kasus Pelindo II. Waseso dicopot berselang sepekan setelah ia menggeledah kantor Pelindo. Waseso juga menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino dalam penyelidikan tersebut.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, menganggap pencopotan Waseso karena intervensi pemerintah, khususnya Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam kasus korupsi crane. "Kami bentuk pansus. Kalau bisa, setelah acara ini, Polri ambil sikap soal Pelindo," katanya.

Wakil Ketua Komisi Hukum dari PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan mengatakan Komisi Hukum akan menjadi penggerak pansus selama masa sidang pertama DPR tahun ini. Rencananya, pansus tak hanya melibatkan Komisi hukum, tapi juga Komisi Keuangan, Komisi BUMN, dan Komisi Perhubungan. "Siang ini kami sudah bisa kerja mengawal kasus Pelindo," ujarnya.

Sementara itu, Badrodin berjanji menuntaskan penyidikan kasus pengadaan 10 mobil crane di Pelindo meski Bareskrim dijabat Anang Iskandar. "Kan penyidiknya tetap sama, pimpinan hanya manajerial. Proses tetap berjalan," ucapnya.

PUTRI ADITYOWATI