TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden Bambang Beathor Suryadi mengirim sepucuk surat undangan kepada para investor luar negeri. Dia mengajak penanam modal asing untuk berinvestasi di proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Di surat itu, Beathor mengundang penanam modal asing untuk terlibat di konstruksi pembangkit listrik berkapasitas 2 x 200 megawatt di Sampit, Kalimantan Tengah. Dia juga menunjuk dua perusahaan tambang batu bara sebagai perantara bagi investor yang ingin memutar uang di proyek Sampit.
Namun, proyek berkapasitas sebesar itu di Sampit ternyata tak tercantum dalam rencana megaproyek listrik 35 ribu megawatt. Surat undangan yang dikirim Beathor juga dibuat tanpa diketahui atasannya, meski dia mencantumkan stempel Kantor Staf Presiden.
Seorang pejabat Kantor Staf Presiden mengatakan Beathor punya motif ekonomi di balik pengiriman surat itu karena surat dibuat menjelang Idul Fitri lalu. "Istilahnya mencari THR (tunjangan hari raya)," kata pejabat ini.
Luhut Binsar Pandjaitan--saat itu menjabat Kepala Kantor Staf Presiden--murka atas tindakan Beathor. Silakan baca cerita 'Surat Ilegal dari Bina Graha' di majalah Tempo edisi pekan ini. PRIHANDOKO | REZA ADITYA
