TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, sampai September tahun ini, terdapat sepuluh perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. Peran mereka sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Tim penegakan hukum kami masih bekerja," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono saat dihubungi, Ahad, 6 September 2015.

Dari 10 perusahaan, 5 perusahaan diduga berperan dalam pembakaran hutan di Riau, 2 perusahaan di Jambi, dan 3 perusahaan di Kalimantan Tengah. Mereka semua bergerak di bidang usaha perkebunan dan hutan tanaman. Sayangnya, Bambang enggan merinci nama dan riwayat bisnis perusahaan yang dimaksud.

Untuk menyamarkan jejak, perusahaan biasanya melakukan pembakaran dengan menyuruh masyarakat. Api digunakan sebagai metode efektif membuka lahan. Adapun musim kemarau adalah waktu persiapan tanam.

Tim penegakan hukum Kementerian juga bekerja sama dengan Kepolisian RI, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna penyelidikan di lapangan. Pemerintah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah turut membantu.

Akibat kebakaran hutan dan lahan, menurut catatan BNPB, asap masih mengepung Sumatera dan Kalimantan. Jarak pandang di Pekanbaru mencapai 300 meter, Rengat 200 meter, Pelalawan 200 meter, Dumai 2 kilometer, Jambi 1 kilometer, dan Banjarmasin 500 meter.

Gubernur dan kepala kepolisian daerah di enam wilayah, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, telah berkomitmen melaksanakan empat strategi. Yakni hujan buatan dan pengeboman air, pemadaman darat, pelayanan kesehatan, dan sosialisasi.

Adapun Kementerian masih berfokus pada operasi pemadaman. Sekitar Rp 30 miliar digelontorkan untuk menjinakkan si jago merah dari darat dan udara.

"Anggaran bakal bertambah lagi, juga dari lembaga lain," ujar Bambang.

ROBBY IRFANY