TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo turun tangan memantau penanganan kebakaran hutan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia terbang ke Palembang pagi tadi pukul 09.00 dengan pesawat kepresidenan BBJ-2 dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

"Presiden memastikan penanganan kebakaran hutan ditangani dengan tepat, cepat, dan baik, serta melihat kesiapan posko di wilayah yang terkena dampak kabut asap," kata Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 September 2015.

Kali ini, Jokowi didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Energi Sudirman Said, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, serta Kepala Kantor dan Staf Kepresidenan Teten Masduki. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendryono juga menyertai blusukan Presiden.

Rencananya, mereka meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Pinang Raya, Kecamatan Pademaran, dan Desa Sungai Batas, Kecamatan Pangkalan Laban di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perjalanan dilakukan lewat darat.

Berdasarkan data BNPB, kebakaran hutan terjadi Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun titik api terbanyak berada di Sumatera Selatan. Sabtu pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya terdapat 224 titik api tersebar di sana.

Pemerintah langsung membentuk Satuan Tugas Operasi Darurat Kabut Asap untuk menanggulangi bencana ini. Kemarin, Presiden mengumpulkan menteri dan kepala lembaga terkait serta menginstruksikan empat hal. Pertama, TNI harus melakukan pemadaman api dengan hujan buatan dan water bombing. Kedua, kepolisian serta satuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri wajib melakukan tindakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan.

Ketiga, Presiden menginstruksikan penanganan masalah kesehatan karena banyak warga yang terserang infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat kabut asap. Terakhir, Kementerian Kesehatan meminta stafnya melakukan sosialisasi tentang bahaya bencana kabut asap dan dampaknya bagi kesehatan. "Presiden juga meminta pendirian posko di wilayah-wilayah yang terkena dampak kabut asap dan mengajak masyarakat berpartisipasi untuk memadamkan api."

PUTRI ADITYOWATI