Nurul: Kunjungan DPR Perkuat Investasi Trump di Indonesia

Reporter

Minggu, 6 September 2015 05:19 WIB

Nurul Arifin. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan rombongan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin ketuanya, Setya Novanto, ke acara kampanye calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menuai kontroversi.

Berdasarkan agenda resmi, perjalanan dinas pimpinan DPR itu dalam rangka memenuhi undangan acara Forum Ketua Parlemen Sedunia yang digelar International Parliamentary Union pada 31 Agustus-2 September 2015.

Ketua DPR Setya Novanto melalui juru bicaranya, Nurul Arifin, mengatakan, selain agenda tersebut, rombongan DPR memiliki tiga agenda lain. Pertemuan dengan Donal Trump pada 2 September 2015, ucap dia, juga masuk dalam agenda silaturahmi parlemen di Amerika Serikat.

"Kami hanya membangun relasi bisnis dalam rangka memperkuat investasi Trump di Indonesia," ujar Nurul, politikus Partai Golongan Karya.

Berikutnya rombongan DPR akan pergi ke Los Angeles untuk memberikan keynote speech di hadapan Asosiasi Bisnis Indonesia-Amerika. Mereka juga dijadwalkan bertemu dengan diaspora Indonesia di LA.

Washington, DC, akan menjadi lokasi kunjungan terakhir rombongan DPR. Dijadwalkan, pada 9 September mendatang, para pimpinan DPR akan menjadi pembicara dalam diskusi The DPR's Enchanged Role in Indonesia's Governance di Usindo.

Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat. Rombongan DPR direncanakan mengakhiri perjalanan dinasnya pada 12 September 2015. "Jadi tak ada bentuk kunjungan politik dalam agenda kami," tutur Nurul.

YOLANDA RYAN ARMINDYA


Baca juga:
Drama Budi Waseso: Jokowi-JK Menguat, Kubu Mega Menyerah?
Lebih Nyaman Berbahasa Inggris, Susi: Jangan Ragukan…Saya





Advertising
Advertising









Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

2 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

4 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya