Utang 2 Miliar di Laporan Kekayaan, Anang: Untuk Usaha Istri  

Reporter

Minggu, 6 September 2015 04:29 WIB

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar menyampaikan pandangannya ketika menjadi pembicara dalam diskusi yang mengangkat tema Indonesia Darurat Narkoba di Jakarta, 16 Mei 2015. Dalam diskusi itu Kepala BNN menyatakan sebanyak empat juta orang atau lebih dari 2 persen penduduk indonesia melakukan penyalahgunaan narkoba. ANTARA/Wahyu Putro

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar mengklarifikasi utang Rp 2 miliar yang terdapat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

Dia berujar, utang tersebut digunakan untuk modal usaha bisnis istrinya. "Itu buat istri saya. Istri saya, kan, pengusaha," katanya di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 September 2015.

Anang menjelaskan ia harus tetap bertanggung jawab atas utang tersebut, meskipun istrinya yang berkepentingan. Karena itu, catatan utang tetap dimasukkan dalam LHKPN.

Dalam laporan kekayaan, utang Anang tercatat Rp 2,186 miliar dari total harta kekayaan Rp 8,04 miliar. Adapun aset terbanyak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 5,6 miliar, dan Rp 4,46 miliar aset tanah di Mojokerto yang berasal dari warisan keluarganya. Dia juga mempunyai aset tanah seluas 1,8 hektare di Mojokerto, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu, dalam laporan kekayaan tercatat aset berupa surat berharga senilai Rp 1 miliar dan Rp 168 juta dalam bentuk giro. Lalu harta kekayaan berupa usaha klinik kesehatan senilai Rp 500 juta.

Harta kekayaan yang diperoleh selama 32 tahun berkarier di Polri juga berupa sejumlah mobil. Antara lain Toyota Camry senilai Rp 450 juta dan Toyota Fortuner senilai Rp 200 juta.

DEWI SUCI RAHAYU


Berita terkait

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

5 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

6 hari lalu

Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

Jumlah harta kekayaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencapai Rp 2,04 triliun. Berikut Rinciannya.

Baca Selengkapnya

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

8 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

8 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

8 hari lalu

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

9 hari lalu

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.

Baca Selengkapnya

Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung

9 hari lalu

Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung

Eko Darmanto adalah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi Rp 18 miliar.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Minta Direktorat LHKPN Segera Selesaikan Kasus Pemerasan Jaksa TI terhadap Saksi

11 hari lalu

Dewas KPK Minta Direktorat LHKPN Segera Selesaikan Kasus Pemerasan Jaksa TI terhadap Saksi

Dewas KPK mengaku sudah menyampaikan kepada Direktorat LHKPN agar segera menyelesaikan pemeriksaan kasus pemerasan oleh jaksa TI.

Baca Selengkapnya

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

11 hari lalu

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

KPK menilai pelaporan dugaan pemerasan Jaksa KPK berinisial TI terhadap saksi senilai Rp 3 miliar sejauh ini tak memiliki kejelasan perkara.

Baca Selengkapnya

KPK tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Segini Kekayaan Ahmad Muhdlor Ali

14 hari lalu

KPK tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Segini Kekayaan Ahmad Muhdlor Ali

KPK telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka. Siapakah dia dan berapa harta kekayaannya?

Baca Selengkapnya