TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Korupdi Politik Indonesian Corruption Watch Donal Fariz mengatakan, ujian pertama bagi kepala Badan Reserse Kriminal Mabes baru, Komisaris Jenderal Anang Iskandar adalah menghilangkan kriminalisasi di Polri.
“Saya tidak tahu, Anang bisa hentikan kriminalisasi atau tidak. Justru itu ujian bagi dia untuk hilangkan kriminalisasi,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 5 September 2015.
Ia mengatakan selama ini masyarakat banyak yang menuntut dihilangkannya kriminalisasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri selama dijabat oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso. “Selama dipimpin Budi Waseso, banyak kasus kriminalisasi terjadi. Publik sudah menuntut untuk dihilangkan,” katanya.
Donal pun berharap kasus kriminalisasi yang pernah ditangani oleh Budi Waseso, seperti kasus yang membelit Abraham Samad atau Bambang Widjojanto bisa digelar ulang. Menurutnya, kasus itu kuat berindikasi sebagai ajang balas dendam atas Budi Waseso terhadap kontroversi kasus yang dihadapi atasannya, Budi Gunawan. “Seharusnya kasus itu digelar ulang, atau sebaiknya dihentikan,” katanya.
Donal mengatakan masih ada kemungkinan kasus itu digelar ulang karena kasus itu belum sampai pengadilan. “Kalau masih bolak balik berkas di kepolisian masih bisa digelar ulang kok,” katanya.
Anang Iskandar menggantikan Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sebaliknya, Budi Waseso menduduki posisi Anang sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Serah terima posisi Kabareskrim itu rencananya akan dilakukan pekan depan.
MITRA TARIGAN
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya