Eksklusif, Budi Waseso: Saya Minta Pak JK Biarkan...  

Reporter

Editor

Febriyan

Sabtu, 5 September 2015 08:04 WIB

Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso tak kehilangan senyum meski kabar pergantian dirinya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri baru saja diputuskan Kamis malam, 3 September 2015. Sesuai surat telegram kepolisian yang ditandatangani Kapolri hari itu, Budi akan bertukar jabatan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar.

Mengenakan batik bernuansa kuning dan celana panjang hitam, Budi menerima kedatangan Tempo dan Kompas di ruangannya sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat, 4 September 2015. Ruangan yang sebentar lagi akan ditinggalkan Budi itu masih rapi tanpa tanda-tanda ada barang yang dikemasi. Sebuah sampul majalah Forum yang dibingkai tergantung di atas meja kerja Budi. Wajah Budi yang penuh senyum menghiasi halaman muka itu dengan judul besar 'Saya Bukan Polisi Bayaran'. Berikut petikan wawancara itu :

T (t anya): Bagaimana Anda menerima kabar pergantian jabatan ini?
J (jawab): Tadi malam pukul 23.10 WIB saya mendapat telepon bahwa Keputusan Presiden sudah ditandatangani dan diturunkan pada Kapolri. Keppres itu berkaitan dengan jabatan saya sebagai Kepala BNN. Kepastiannya itu tadi malam, kalau sebelumnya hanya isu.

T: Apakah Anda dipanggil ke Istana sebelumnya?
J: Tidak ada. Tidak perlu panggilan ke istana karena memilih siapa yang menjadi Kepala BNN adalah sepenuhnya kewenangan presiden.

T: Benarkah pergantian Anda ada hubungannya dengan kasus korupsi Pelindo II yang sedang ditangani Bareskrim?
J: Saya orangnya tidak pernah menghubung-hubungkan permasalahan ini dan itu. Bagi saya, yang penting bekerja dengan baik dan sesuai aturan. Segala pekerjaan pasti ada konsekuensinya.

T: Anda sudah tahu konsekuensinya akan seperti ini?
J: Apapun pekerjaannya, harus ada konsekuensi yang ditanggung. Saya selalu katakan bahwa tidak boleh ada pemilahan dalam penegakan hukum. Hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa ada perlakuan khusus.


Baca juga:
Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan

T: Tapi, timing antara kasus Pelindo dan pergantian ini pas sekali, bagaimana menurut Anda?
J: Itu bagaimana masyarakat memandang. Kapasitas saya hanya sebagai pelaksana dan petugas. Laksanakan saja.

T: Memangnya, sudah sejauh apa pengusutan kasus Pelindo ?
J: Satu orang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Alat bukti sudah cukup. Saya jamin 100 persen, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi. Kasus ini tidak sederhana. Kasus sampingannya lebih spektakuler lagi, nilainya triliunan.


Selanjutnya: Wakil Presiden Jusuf Kalla...


<!--more-->
T: Wakil Presiden Jusuf Kalla menelepon Anda agar tak ada pemidanaan pada kebijakan BUMN, apa tanggapan Anda?
J: Saya bilang penegakan hukum adalah penegakan hukum. Apa yang saya lakukan justru menyelamatkan uang negara. Masa dibiarkan dengan alasan BUMN. Saya minta Pak JK membiarkan ini berjalan. Saya akan awasi kasus ini, Bapak akan awasi saya.

T: Anda selalu bilang ada sembilan kasus spektakuler yang sedang ditangani Bareskrim. Apa saja yang sudah berjalan?
J: Ada dua. TPPI (PT Trans Pacific Petrochemical Indotama) dan satu kasus lagi yang nilainya Rp 180 triliun namun masih saya tunda. Itu sangat spektakuler. Kalau saya lakukan, ada yang akan panas dingin.

T: Bagaimana bila kasus-kasus itu dihentikan setelah Anda tak lagi menjabat Kabareskrim?
J: Tidak boleh. Itu wujud intervensi pada penegakan hukum. Presiden telah menyatakan bahwa salah satu Nawacita adalah penegakan hukum terhadap korupsi. Ini yang sedang saya lakukan dan kasusnya sedang berjalan. Masa diintervensi apalagi distop. Publik berhak menanyakan proses itu.

T: Apakah Anda yakin pengganti Anda Anang Iskandar akan melanjutkan kasus-kasus tersebut?
J: Dia senior saya. Reputasinya lebih bagus, pengalaman juga bagus. Hanya mungkin pembawaannya yang berbeda.

T: Bagaimana Anda memastikan kasus yang Anda tinggalkan dilanjutkan?
J: Saya harus tetap mengontrol kasus itu. Saya akan berikan dulu pada pejabat baru, setelah itu saya pantau perkembangannya. Bila ada hambatan di tengah jalan, saya juga yang bertanggung jawab. Jangan bilang saya lepas tangan. Ada beban morilnya.

T: Apa terobosan yang akan Anda buat di BNN?
J: Saya sudah membuat konstruksi pekerjaan saya secara garis besar. Pertama, saya akan audit internal dan membenahi ke dalam. Itu kebiasaan saya sebelum melangkah ke luar. Saya akan audit seluruhnya dengan audit independen soal kinerja, penggunaan sarana-prasarana, termasuk anggaran. Tidak boleh ada korupsi di dalam.

T: Sejak awal menjabat, Anda sering di-bully bahkan sampai ada petisi untuk menjatuhkan Anda. Anda tak pernah terlihat kehilangan kontrol emosi dan selalu tersenyum, apa rahasianya?
J: Apa yang harus saya susahkan. Saya yakin orang yang mem-bully saya menginginkan saya menjadi baik. Biarkan saya di-bully, saya akan buktikan dengan kinerja.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


Baca juga:
Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan


Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

22 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya