Jokowi Instruksikan BNPB Atasi Kabut Asap

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 4 September 2015 17:56 WIB

Jamaah calon haji menggunakan masker saat menunggu kepastian keberangkatan ke Embarkasi Batam, di Kota Pekanbaru, Riau, 2 September 2015. Keberangkatan jamaah calon haji Riau beberapa kali mengalami keterlambatan akibat kabut asap kebakaran lahan dan hutan sehingga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif II Pekanbaru. ANTARA/FB Anggoro

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan Presiden Joko Widodo meminta lembaganya dan beberapa kementerian terkait segera mengatasi bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Musababnya, saat ini titik api di Sumatera semakin banyak dan harus segera direspons dengan cepat.

"Presiden sangat peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan. Beliau akan berangkat ke Riau dalam waktu dekat, besok atau lusa," kata Syamsul di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 4 September 2015. "Dan perintah beliau untuk segera dirapatkan lagi, dikuatkan lagi aktivitas ini dengan membuka empat posko di Kalimantan dan empat posko di Sumatera."

Syamsul berujar, ada empat pokok yang harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden. Pertama, ucap dia, pemadaman dilakukan TNI dengan hujan buatan dan water bombing. Untuk di darat dilakukan upaya pencegahan. Kedua, upaya penegakan hukum yang dipimpin Kepala Kepolisian RI bersama PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, masalah kesehatan. Menurut dia, akibat kabut asap itu, beberapa masyarakat terserang infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). "Kementerian Kesehatan sudah diperintahkan untuk mengkoordinasikan di delapan posko tadi. Jadi utamanya adalah mengaktivasikan posko tersebut. Posko ini disebut posko bencana asap," tuturnya.

Terakhir, kata Syamsul, sosialisasi tentang bahaya bencana kabut asap dan dampaknya bagi kesehatan.

Syamsul menyatakan Jokowi memberikan tenggat waktu penyelesaian bencana kabut asap itu pada November mendatang. "Intinya, kami harus segera mengambil langkah. Jumlah titik api di Sumatera sebanyak 362 dan di Kalimantan sebanyak 305," ujarnya.

REZA ADITYA

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya