Kinerja Rendah, DPR Diminta Tak Bangun Gedung

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 28 Agustus 2015 16:50 WIB

Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI. Gambar: dpr.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, mengkritik kinerja anggota Dewan periode 2014-2019 yang tak juga menghasilkan undang-undang dalam 10 bulan terakhir. Dengan catatan itu, menurut dia, DPR tak pantas meminta fasilitas berupa gedung baru. "Mungkin sense of crisis harus dibangun, jadi ditunda proyek itu. Dengan begitu, DPR akan lebih diapresiasi rakyat," ujar Agung setelah menghadiri rapat paripurna ulang tahun DPR ke-70, Jumat, 28 Agustus 2015.

Rencana pembangunan gedung baru DPR memang kembali menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir. DPR menilai gedung yang ada saat ini sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya. Namun rencana ini mendapat kritik karena anggarannya yang mencapai Rp 2,7 triliun dan kinerja DPR yang rendah.

Menurut Agung, daripada meributkan soal gedung baru, DPR sebaiknya berfokus pada fungsi utamanya, yaitu pembentukan undang-undang. "Prestasi rendah sekali, DPR tugas pokoknya ada di legislasi. Kalau enggak ada itu, ya, tidak kelihatan," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Ketua DPR periode 1999-2004, Akbar Tanjung, berpendapat sama. Setelah menghadiri rapat paripurna ulang tahun, ia mengatakan pembangunan gedung baru harus sinkron dengan prestasi. Namun, sayangnya, undang-undang yang disahkan parlemen periode kali ini minim, sebagian malah perpu dan revisi dari undang-undang sebelumnya.

"Sebaiknya fokuskan dulu di pelaksanaan fungsi Dewan," ujar Akbar. "Jika melaksanakan fungsinya secara baik dan sungguh-sungguh, barulah setelah itu Dewan bisa mengambil langkah berikutnya berkaitan dengan penyediaan fasilitas."

Dewan Perwakilan Rakyat akan menggenapi usianya yang ke-70 pada 29 Agustus 2015. Namun rangkaian peringatan sudah diselenggarakan sejak hari ini.

Pagi tadi, Jumat, 28 Agustus 2015, DPR menggelar rapat paripurna. Rapat yang dihadiri 323 anggota Dewan itu diisi pidato Ketua DPR Setya Novanto, yang melaporkan pencapaian kinerja DPR hingga saat ini. Setelah itu, Setya serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan seri prangko DPR. setelah rapat paripurna selesai, Setya dan pemimpin DPR lainnya mengadakan syukuran dengan memotong nasi tumpeng.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya