Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menggelar rapat koordinasi di gedung BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Agustus 2015. Dalam rapat itu, Rizal mengundang sejumlah menteri. Bukan hanya yang berada di bawah koordinasinya, tapi juga menteri bidang lain, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Adapun menteri yang tidak hadir seperti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mereka hanya diwakili bawahannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah masalah. Di antaranya dwelling time di pelabuhan. Rapat koordinasi juga mengagendakan pembahasan impor garam dan illegal fishing.
Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap rapat koordinasi menemukan solusi jitu untuk menekan lamanya dwelling time di pelabuhan. "Yang kami inginkan, waktunya bisa lebih singkat," ujarnya saat ditemui sebelum rapat dimulai.
Rizal Ramli menjadi menteri paling kontroversial dalam Kabinet Kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berselang beberapa hari setelah dilantik, Rizal sudah mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan tugas kementerian lain yang tidak di bawah koordinasinya. Di antaranya pengadaan pesawat Garuda oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Rizal juga mempersoalkan pengadaan kereta api cepat untuk jalur Jakarta-Bandung, yang menurutnya sedang diperebutkan antara Cina dan Jepang. Bahkan Rizal mengkritik program pengadaan listrik 35 ribu megawatt, yang kemudian memancing perseteruan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kontroversi yang ditimbulkan oleh sikap Rizal Ramli berakhir setelah Jokowi meminta semua menteri mengemukakan pendapat dan kritik dalam rapat kabinet.
