TEMPO.CO, Bandung - Guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kesehatan untuk daerah-daerah terpencil. "Sesuai dengan arahan, kita coba mulai dengan meningkatkan jumlah sarana dulu," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati kepada Tempo, seusai menghadiri acara Kongres Obstetri dan Ginekologi (KOGI) XVI di hotel Trans Luxury, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Senin, 24 Agustus 2015.

Menurut dia, campur tangan pemerintah dalam menekan AKI itu sangat diperlukan. Mengingat, penyebab AKI itu terjadi di daerah-daerah yang masih kurang sekali fasilitas kesehatannya.

Alma mengatakan, anggaran kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat saat ini banyak digelontorkan kepada kabupaten/kota guna lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana agar lebih memadai dan merata. "Juga masalah kurangnya tenaga medis di daerah-daerah akan kami prioritaskan, tenaga medis yang didanai provinsi ini akan ditempatkan di blank spot, di mana daerah yang tenaga medisnya kurang," katanya.

Selain itu, kata Alma, perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih mengenal tentang pentingnya masalah kesehatan khususnya masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan. Peran serta masyarakat ini dinilai penting guna menekan masalah AKI tersebut. "Kalau kita menggerakkan sarana dan prasarana atau fasilitas, tetapi masyarakatnya sendiri tidak dilibatkan, ya gak jalan, makanya desa siaga dan posyandu kami galang," katanya.

Menurut dia, jumlah persalinan di daerah Jawa Barat itu mencapai sekitar 450 ribu ibu yang berhasil melahirkan per tahun. "Itu ditangani langsung oleh tenaga kesehatan," katanya. Dari tiap tahunnya AKI semakin mengalami penurunan.

Alma mengatakan berdasarkan jumlah kematian pada ibu yang melahirkan di Jawa Barat sekitar 86 kematian per 100 ribu kelahiran. "Di Jawa Barat 2014 kemarin, ada sekitar 741 ibu meninggal," ujarnya.

"Mulainya di Jawa Barat sekarang udah 86, tinggal menuju ke arah 70. Walaupun di nasional tadi dibilang juga ada 556 kematian per 100 ribu, tapi tadi juga sebenarnya masih pro-kontra karena tidak jelas perhitungannya seperti apa," katanya.

AMINUDIN A.S.