TEMPO.CO, Kebumen - Pemagaran lahan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tetap dilanjutkan oleh TNI-AD meski sudah diminta dihentikan. Alat berat bahkan masuk ke lahan pertanian penduduk untuk membuat jalur pemagaran. "Kami menyayangkan sikap ngotot TNI yang terus melakukan pemagaran, harusnya mereka bisa menahan diri," ujar Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan, Seniman, saat ditemui di rumahnya, Senin 24 Agustus 2015.
Dia mengatakan, Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah meminta petani tidak melakukan aksi dan TNI tidak melakukan pemagaran. Jika terus dilanjutkan, kata dia, bisa memantik kemarahan rakyat. "Kalau tidak berhenti juga, ini berarti sudah antara rakyat dan negara," katanya.
Bentrokan kembali terjadi di Urut Sewu pada Sabtu 22 Agustus 2015. Puluhan orang mengalami luka karena dipentung tentara saat melakukan aksi penolakan pemagaran. Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, Kontras sudah mengirimkan timnya untuk melakukan investigasi kejadian itu. "Sedang kami investigasi," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo mengklaim Pemda Kebumen tak tinggal diam dengan konflik sengketa lahan ini. Dia menyatakan, pemerintah sedang membentuk tim penyelesai konflik. Surat permintaan dan undangan menjadi anggota tim juga sudah dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasional, pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Pertanahan. Petani Urut Sewu dan TNI juga akan dilibatkan di dalam tim. "Kami berusaha menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Adi menyayangkan bentrok antara TNI dengan Petani Urut Sewu. Sebab, pada forum mediasi yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD Kebumen 19 Agustus lalu, kedua belah pihak menyepakati akan bertemu pada 14 September 2015 agar masing-masing pihak bisa menujukkan dokumen legalitas kepemilikan lahan. “Mestinya seluruh aktivitas dihentikan dahulu hingga tanggal 14 September nanti,” katanya.
Dia meminta kedua belah pihak menahan diri tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu pihak lain bereaksi. Soal aktivitas pemagaran yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) Kebumen, dia mengaku bukan wewenangnya untuk berkomentar. Sebab, perintah pemagaran itu langsung dari Markas Besar TNI.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyayangkan terjadinya peristiwa yang menyebabkan belasan warga setempat luka-luka. Dia sudah meminta Bupati untuk turun menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menemui Panglima Kodam IV Diponegoro pekan depan. Ganjar mengemukakan semuanya harus bisa menahan diri. "Saya pernah minta: 'Pak kalau memang ekskalasinya meningkat dari sisi keamanan dan sebagainya, tahan semua pihak'. Bikin status quo dulu," ucapnya.
Dia berharap dengan penetapan status quo bisa ada penyelesaian dengan memberikan data kepemilikan lahan. Menurut Ganjar, Urutsewu merupakan urusan pemerintah pusat, karena persoalan BPN bukan urusan daerah. Saat ditanya solusi yang akan dilakukan, Ganjar meminta kedua belah pihak menunjukkan bukti. "Ini nggak sulit kok, tunjukan buktimu mana? TNI mana? BPN datang untuk memverifikasi. Jika buntu, akan diambil keputusuan politik, peruntukan tanah," katanya.
ARIS ANDRIANTO
