Rancangan Anggaran Gedung Baru DPR Mencapai Rp 1,6 Triliun

Reporter

Jumat, 21 Agustus 2015 07:59 WIB

Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. Dalam Sidang Bersama DPR-DPD ini Presiden Joko Widodo sekaligus menyampaikan pidato Kenegaraannya untuk pertama kali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Djaka Dwi Winarko mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR sudah diusulkan kepada pemerintah. “Nilai yang diusulkan dalam pagu indikatif mencapai Rp 1,6 triliun,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 20 Agustus 2015.

Djaka menjelaskan, usulan anggaran gedung baru DPR diajukan Setjen sebelum Presiden Joko Widodo menyerahkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Besaran angka Rp 1,6 triliun diperoleh Setjen berdasarkan perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. “Kementerian PU sudah merancang kebutuhan anggaran proyek tersebut. Itu angka yang akan dibicarakan dalam RUU APBN,” ucapnya.

Menurut rencana, tutur Djaka, penentuan anggaran akan dibahas DPR bersama pemerintah sebelum pengesahan RAPBN 2016 pada Oktober 2015. Untuk saat ini, Setjen DPR telah merintis tahap persiapan dengan menggelar sayembara rancang desain bangunan. “Rancangan itu nanti akan menggambarkan kebutuhan riil pendanaan proyek tersebut,” katanya.


Baca:
Kampung Pulo Digusur: Warga Lewat Kritis Dihajar Satpol PP
Warga Kampung Pulo Tolak Menyerah, Ahok Bongkar Rahasia
Allahu Akbar, Anggota Brimob Ini Ledakkan Bom di Perutnya

Rancangan desain yang menang dalam sayembara tersebut, ujar Djaka, akan menggantikan konsep pengembangan kawasan parlemen yang pernah dibuat sebelumnya, termasuk rancangan desain gedung berlantai 36 berbentuk huruf U terbalik yang pernah diusulkan pada 2011. “Itu desain yang dilelang Setjen dan dimenangi PT Gubah Laras,” ucapnya.

Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali menuai polemik setelah Dewan berencana membangun tujuh sarana kerja dan fasilitas publik. Pada, 2011, rencana itu ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena derasnya protes dari masyarakat. Pemerintah Jokowi juga belum bersedia memberikan dukungan pendanaan karena masih harus mengkaji proyek tersebut.

Djaka menilai kondisi gedung parlemen saat ini tak lagi ideal untuk menunjang kinerja anggota Dewan. Sebab, bangunan itu dirancang untuk mewadahi kebutuhan anggota dengan dua staf. “Saat ini setiap anggota memiliki dua staf dan tiga tenaga ahli. Dan mereka harus untel-untelan bekerja di ruangan seluas 32 meter persegi,” tuturnya.


Baca:
Mudah Sakit Kepala? 5 Jenis Makanan Ini Mungkin Penyebabnya
TIP: Cara Jitu Hadapi Wawancara Kerja

RIKY FERDIANTO




Advertising
Advertising


Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya