TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah hal saat mewakili pemerintah pusat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke 70 yang jatuh hari ini, Rabu, 19 Agustus 2015. “Penyerapan anggaran harus optimal di kuartal kedua, kalau bisa 60 persen,” kata dia di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Rabu, 19 Agustus 2015.

Tjahjo meminta pemerintah daerah mengurangi dana simpanannya di bank pemerintah daerah untuk memprcepat pertumbuhan ekonomi. Dia juga meminta agar penggunaan produk dalam negeri lebih optimal. “Saya mohon pengawasan yang ketat anggota DPRD,” kata dia.

Selain soal anggaran,Tjahjo juga memesan agar pemerintah mewasapadai wilayah rawan korupsi. “Area rawan korupsi itu adalah perencanaan anggaran. Ini harus cermat. Kedua berkaitan dengan retribusi, perizinan, dan pajak. Ketiga berkaitan dengan dana bansos dan hibah, lalu ke empat berkaitan dengan berbagai masalah keuangan yang belum selesai berkaitan payung hukum yang ada,” kata dia.

Tjahjo mencontohkan, dana hibah dan bansos masih perlu, tapi jangan sampai penerimanya orang dan lembaga yang sama. “Ada proses pengawasan, baik dari BPKP, BPK, Kejaksaan, Kepolisian ini akan terus -menerus memantau kinerja pemda yang di dalamnya ada DPRD,” kata dia.

Dia menjanjikan, Kementerian Dalam Negeri akan merevisi peraturan yang ada untuk memastikan perlindungan bagi pengambil kebijakan. “Sehingga payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik bisa terlindungi,” kata dia.

Tjahjo juga memesan sejumlah hal yang butuh percepatan.”Ada hal yang perlu segera dipercepat dalam contoh kecil, apakah seluruh Jawa Barat sudah punya akte kelahiran? Secara nasional baru 30 persen dari 250 juta warga negara yang punya akte kelahiran, ini gratis. Jemput bola,” kata dia

Menurut Tjahjo, masalah serupa juga pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik. “Baru 172 juta orang memiliki e-KTP, yang delapan juta orang ditemukan ganda. Kemarin kami ketemu dengan pihak kepolisan yang menemukan ada satu orang punya 159 e-KTP. Ini contoh kecil,” kata dia.

Pesan Tjahjo yang lain, pemerintah daerah diminta memetakan sejumlah hal. "Mulai dari area rawan bencana, rawan konflik, desa yang padat penduduk, serta memetakan daerah dengan angka kematian ibu hamil dan kekurangan gizi yang tinggi, hingga area rawan radikalisme dan unsur-unsur yang bisa memecah kesatuan bangsa,” kata dia.

Tjahjo memuji proses pembangunan di Jawa Barat yang mampu membangun solidaritas di atas kemajemukan masyarakat. “Jasa gubernur pertama sampai Pak Aher ini mampu membangun soliditas masyarakat Jawa Barat yang padat penduduk dengan kompleksitas permasalahan yang ada,” kata dia.

Dia memesan agar Jawa Barat sebagai kawasan penyangga perekonomian nasional harus digarap komprehensif untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pemertaan. “Jawa Barat agar mengembangkan kawasan terpadu, jangan terpusat, tapi ke kawasan-kawasan lain secara merata,” kata Tjahjo.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, peringatan hari jadi Jawa Barat secara resmi mulai diperingati sejak tahun 2012. “Tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah Indonesia merdeka, PPKI yang dimpimpin Bung Karno-Hatta memutuskan di Indonesia ada delapan provinsi, salah satunya Jawa Barat,” kata dia di Bandung, Rabu, 8 Agustus 2015.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terhitung di atas rata-rata nasional kendati dengan beban populasi penduduk yang tinggi. Pendapatan perkapita masih tumbuh, inflasi stabil, dan angka kemiskinan trennya terus turun.

Sejumlah infrastruktur baru akan hadir di Jawa Barat. Di antaranya Bandara Kertajati di Majalengka, sejumlah ruas tol baru, pelabuhan laut, bendungan, serta tempat pemrosesan dan pengolahan sampah di Legok Nangka dan Nambo.

Khusus soal serapan anggaran, Aher mengatakan, akan terus digenjot. Permasalahan penyerapan anggaran tidak melulu soal birokrasi. “Faktornya tidak semata-mata birokrasi pelaksana anggaran, tapi ada faktor luar,” kata dia. Dia mencontohkan, penyerapan belanja modal kerap terganjal karena gagal lelang.

AHMAD FIKRI