Presiden PKS Shohibul Iman Mau Rombak DPR, Nasib Fahri?

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 12 Agustus 2015 07:28 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shohibul Iman mengisyaratkan akan mengocok ulang sejumlah nama kader PKS yang mengisi posisi penting di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk susunan fraksi dan pimpinan Dewan. "Dalam organisasi biasa perombakan itu, karena yang penting adalah soliditas," kata Iman di kantornya, Selasa, 11 Agustus 2015.

Baca: Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?

Dalam musyawarah nasional pada Oktober mendatang, kata Iman, partainya juga akan membicarakan perombakan kader di posisi strategis. Namun, perombakan bukan berarti menghapuskan segala kebijakan yang pernah diambil pemimpin sebelumnya. "Dalam beroganisasi, semua harus berjalan sesuai aturan," ujar Sohibul. "Asalkan orangnya mau berubah, maka kami wajib mensolidkan struktur."

"Saya menyatakan PKS tidak menganut cut off; berganti kepemimpinan, maka putus programnya. Yang penting adalah kontinuitas," kata dia. Saat ini, kader PKS yang mengisi beberapa jabatan penting adalah Wakil Ketua PKS Fahri Hamzah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Simak: Ahok Curhat: Di Balik Ketenaran Ada Kepedihan

Munas PKS rencananya akan diselenggarakan pada Oktober mendatang. Dalam munas itu, PKS akan memutuskan sikapnya dalam beberapa isu penting. Namun, ia memastikan PKS tetap berada dalam koalisi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dengan Koalisi Merah Putih.

Sebelumnya, Sohibul Iman ditunjuk sebagai presiden partai berlambang bulan sabit kembar itu dalam musyawarah Majelis Syura di Bandung, 9-10 Agustus 2015. Ia dipilih oleh tiga pimpinan Majelis Syura terpilih yaitu Salim Segaf, Hidayat Nur Wahid, dan Hilmi Aminuddin.

Baca Juga: Evan Dimas ke Spanyol, Begini Perjuangan yang Harus Ditembus

Musyawarah tersebut juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi posisi penting lainnya. Yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Taufik Ridlo, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, dan Sekretaris Majelis Syura Untung Wahono.

INDRI MAULIDAR

Berita Menarik
Ahok 'Kepala Preman' Baru, Ini Nasib Anggota FBR
Ini 3 Bukti Kuat Andi Rancang Skenario Habisi Hayriantira XL

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya