TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak 48 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada tim panitia seleksi. Ada tiga kriteria hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan Polri.
"Secara resmi, saya sudah sampaikan. Bila di tengah perjalanan ada yang ditanyakan, kami akan tetap memberikan masukan," kata dia di Bareskrim, Selasa, 11 Agustus 205.
Bareskrim memberikan tiga kriteria kepada 48 calon pimpinan (capim) KPK itu. Tiga kriteria tersebut, yaitu calon yang memiliki masalah, calon yang tak ada masalah tapi ada catatan di masa lalu yang pernah dilakukan, serta calon yang sama sekali tidak pernah ada masalah. Penelusuran dilakukan dari tiga unsur Polri, yakni reserse, intelijen kepolisian, serta divisi profesi dan pengamanan.
Anggota Pansel KPK Yenti Ganarsih mengatakan penelusuran rekam jejak dari Kepolisian lebih penting dibandingkan dengan dari Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara. Alasannya, rekam jejak di Kepolisian sangat berkaitan erat dengan hukum. "Misal ada catatan tidak clear, itu sangat kami pertimbangkan," ujar Yenti.
Waseso menjamin tak ada upaya kriminalisasi untuk capim yang nantinya terpilih. Dia berujar, tak ada kepentingan apa pun terhadap salah satu calon. Saat ditanya apakah ada indikasi capim yang pernah tersangkut kasus pidana, Waseso enggan menjelaskan. "Itu kapasitas pansel. Saya sudah sampaikan data dan faktanya," ujarnya.
Wakil Ketua Pansel Enny Nurbaningsih berujar akan memilih delapan capim yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia berharap ada delapan capim yang terbukti bersih dan tak ada kesalahan di masa lalu. "Baru hari ini kami akan rapat. Kami akan tracking, mudah-mudahan delapan calon itu mendekati clear and clean," ujar Enny.
Penyerahan hasil penelusuran rekam jejak itu dilakukan di gedung Bareskrim siang ini. Adapun tim pansel yang hadir, yakni ketua Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, serta Yenti Ganarsih.
DEWI SUCI RAHAYU
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya