TEMPO Interaktif, Jakarta: Fraksi-fraksi masih belum sepakat dalam posisi pemimpin di komisi DPR. "Kemungkinan besok (Jumat) kami minta konsultasi dengan pimpinan DPR ditunda," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Jacobus Kamarlo Mayongpadang, Kamis (10/11). Rapat di ruang Badan Legislasi, Kamis, masih belum bisa memutuskan posisi pimpinan komisi untuk beberapa fraksi. Semua fraksi sudah harus menyertakan nama dan pimpinan komisi yang mulai berlaku pada 14 November. Rencananya, hasil lobi dan rapat antar fraksi sudah harus selesai Kamis (10/11) ini. "Fraksi-fraksi masih minta waktu," kata Ketua DPR Agung Laksono yang akhirnya menunda rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi hasil kocok ulang itu. Sumber Tempo yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan bahwa perebutan masih terjadi antara Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Golkar untuk pimpinan Komisi Pertahanan (Komisi I). Fraksi Kebangkitan Bangsa masih berebut Komisi BUMN dan Perdagangan dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan serta Fraksi Partai Amanat Nasional.Golkar dalam sistem proporsional pimpinan DPR mendapat jatah empat ketua komisi, dan PDI Perjuangan mendapat tiga ketua komisi. PPP, Demokrat, dan PAN masing-masing mendapat dua ketua komisi, dan PKB mendapat 1 ketua.Sumber lainnya mengatakan, rapat tidak selesai, lantaran fraksi besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan tidak mau ikut bernegosiasi dengan fraksi lain. "Mereka tidak mau ngalah, apalagi sistemnya dibuat proporsional," kata sumber itu.Dua fraksi, PAN dan PKB yang dikonfirmasi mengenai hal ini membantahnya. "Tidak ada masalah, kami masih belum menemukan sistem yang pas saja," kata Ketua Fraksi PAN Abdillah Toha. Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini.Jacobus mengatakan sistem yang digunakan dalam pembicaraan adalah musyawarah. Karena itu dia mengharapkan hari ini fraksi-fraksi sudah menemukan titik temu posisi pimpinan komisi dari pembicaraan kemarin selama 3 jam. Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, sejak tidak adanya Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan, pimpinan fraksi sebetulnya praktis tidak terlalu berpengaruh terhadap dukungan terhadap pemerintah. "Tapi partai demokrat tetap harus mendukung pemerintah," katanya. Yophiandi