TEMPO Interaktif, Solo:Keinginan sejumlah pimpinan fraksi untuk melakukan perubahan komposisi pimpinan di DPR mendapat balasan dari Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif. Ketua DPP Partai Bintang Reformasi yang hanya memiliki 16 kursi di DPR ini menyatakan kalau pimpinan DPR diubah berdasarkan asas proposional, maka hal yang sama juga harus berlaku untuk pimpinan MPR. "Hidayat Nur Wahid dan AM Fatwa yang fraksinya di MPR hanya beranggota sedikit juga harus diganti dong, jadi proposionalitas tidak hanya di pimpinan DPR tetapi juga di MPR,"katanya seusai meninjau Rumah Tahanan (Rutan) Solo, Rabu (9/11).Zaenal mengaku tidak masalah bila memang mayoritasanggota DPR menginginkan perubahan komposisi pimpinanDPR. Namun dia mengingatkan, perubahan tersebutdipastikan akan melakukan pelanggaran undang-undangkarena di dalam UU tentang Susduk MPR, DPR, DPD danDPRD disebutkan masa jabatan pimpinan lembaga tersebutadalah lima tahun. "Kalaupun undang-undang tersebutdiubah karena mayoritas fraksi menghendaki, makaperubahan undang-undang itu tidak bisa berlaku suruttetapi dikenakan pada DPR periode mendatang bukansekarang ini,"katanya.Secara pribadi, Zaenal tidak masalah apabila terjadi pergantian kepimpinan di DPR. Namun dia menuntut agar anggota DPR dan pimpinan fraksi juga konsekuen untuk menerapkan pembagian kursi berdasarkan proposionalitas itu di MPR. Bila hal itu diterapkan, maka Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS serta AM Fatwa (PAN) yang menjadi wakil ketua MPR juga harus diganti. "Ketua MPR dari Partai Golkar karenamemiliki kursi terbanyak dan wakilnya dari PDIP karenamenjadi nomor sebagai pemilik kursi nomor duaterbanyak,"katanya.Sebelumnya, beberapa pemimpin fraksi di parlemenmengusulkan penggantian ketua dan wakil DewanPerwakilan Rakyat. Usul ini seiring dengan penggantianpemimpin komisi di DPR yang akan dilakukan dalampekan-pekan ini. Ketua I Fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, Panda Nababan menyatakan kerjaDPR tidak maksimal karena faktor pimpinan DPR yangdikatakan kurang perhatian. Ketua Fraksi PPP EndinA.J. Soefihara dan Wakil Ketua Fraksi Partai DemokratJhony Allen menyambut baik usul pergantian pimpinanDPR tersebut. "Kalau sampai terjadi perubahan komposisi pimpinan DPR, akan menjadi preseden yang buruk bagi lembaga DPR. Karena hampir pasti secara kolektif terjadipelanggaran atas undang-undang,kata Zaenal.Imron Rosyid