Pedagang air bersih keliling, mengisi ulang jeriken air untuk dijual ke pelanggan di Taman Sari, Jakarta, 29 Juli 2015. Musim kemarau berkepanjangan membuat pasokan air bersih semakin menipis sehingga harga air bersih naik. Satu jeriken air bersih yang semula dijual tiga ribu rupiah naik menjadi empat ribu rupiah. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Semarang - Pembagian air untuk areal pertanian di sejumlah daerah di Jawa Tengah melibatkan tentara dan polisi. Langkah itu dilakukan untuk menghindari konflik antarpetani pengguna air.
“Antisipasi digeruduk warga, kami melibatkan TNI dan kepolisian di daerah rawan konflik,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Mineral Jawa Tengah Prasetyo Budi Yuwono di Waduk Kedung Ombo, Sabtu, 1 Agustus 2015.
Menurut Prasetyo, saat musim kemarau dan kebutuhan air mendesak, sering terjadi keributan antara para petani. Mereka kadang tak sabar saat menunggu giliran pembagian air.
Mulai tahun lalu. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Mineral Jawa Tengah telah melakukan pendekatan berupa pertemuan dua mingguan dengan petani pengguna air irigasi dan waduk. Sedangkan langkah lainnya adalah membentuk satuan yang melibatkan semua elemen petani, penyuluh, dan aparat keamanan serta camat di daerah sebagai tim kawal air. Tugas mereka berkomunikasi dengan masyarakat.
Tercatat sejumlah daerah rawan rebutan air di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Demak, Grobogan, dan sejumlah daerah di aliran Waduk Kedung Ombo. “Kontrol air itu dilakukan dengan cara air buka pintu kalau ada yang membobol ditutup bersama supaya air lancar sampai tujuan dan terbagi rata,” kata Prasetyo.
Sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis air, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudijadi meminta petani mengurangi jaringan irigasi sehingga air yang dialirkan tak terbuang percuma.
Efisiensi penggunaan air irigasi melalui sistem bergilir itu sudah baik. Ia sedang mengupayakan teknologi hemat air agar segera dilaksanakan. “Saya minta memantau volume waduk setiap pekan kirim ke Jakarta, sehingga bisa membuat alokasi air sesuai kondisi lokal,” katanya.
Menurut dia, saat ini Direkrur Jenderal Sumber Daya Air mengalokasikan antisipasi bencana senilai Rp 600 miliar. Dana antisipasi untuk penanganan bencana, bisa dialokasikan untuk daerah tertentu. “Bukan hanya PU saja tapi juga pemda dan Cipta Karya,” katanya.
