TEMPO.CO , Purwakarta: Jika para pejabat diwajibkan menyetor laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Purwakarta, Jawa Barat, murid SD diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Peserta Didik (LHKPD) kepada bupati.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengatakan, instruksi membuat laporan LHKPD buat semua murid SD tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan dirinya yang mengharuskan setiap murid SD memiliki hewan atau ternak peliharaan dan tanaman sebagai bagian dari aktifitas pendidikan siswa di luar sekolah yang telah dibesutnya pada tahun ajaran sebelumnya.

"Jadi, saya ingin tahu laporan setiap murid, sekarang hewan ternaknya sudah berapa dan punya tanaman apa saja," ujar Dedi, Sabtu, 1 Agustus 2015. Buat dia, pembelajaran melalui LHKPD tersebut sangat penting, agar si anak mulai berkenalan dengan sistem pelaporan dan kejujuran.

Dedi berjanji, siswa yang belum memiliki ternak atau tanaman peliharaan, sesuai pemeriksaan blanko isian LHKPD akan dibantu bibit atau benihnya secara cuma-cuma. Apalagi, Dedi memiliki obsesi Purwakarta menjadi daerah ternak dengan target enam juta ekor kambing. "Jadi, klop kan," kata Dedi.

Konon, LHKPD buat murid SD tersebut, sudah disebarluaskan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta, pada saat dimulainya proses belajar-mengajat tahun ajaran baru 2015-2016, mulai dari murid kelas 1 hingga 6.

Dewi Sartika, guru SDN 2 Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, mengatakan pihaknya telah memberikan blanko isian LHKPD buat semua murid kelas binaannya. "Semua murid saya, sangat antusias mengisinya. Dan, semuanya sudah menyerahkan LHKPD-nya masing-masing," ujarnya.

Dewi menjelaskan, pengisian LHKPD sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat yang harus mencantumkan kekayaan milik pribadinya yang berupa tanah, rumah, vila, kendaraan, tabungan dan uang tunai dalam LHKPN yang wajib dilaporkan ke KPK secara periodeik.

LHKPD murid SD, hanya wajib diisi kekayaan pribadinya berupa binatang piaraan seperti kambing, ayam, atau mungkin sapi. Termasuk tanaman peliharaannya di rumahnya masing-masing, semisal sayuran dan bunga yang benar-benar dirawat sendiri oleh setiap murid SD.

"Kalau d iantara mereka tak memiliki salah satu di antaranya, LHKPD-nya ya enggak usah diisi," Dewi menjelaskan.

Ada pun harta kekayaan milik orang tuanya, diharamkan untuk dilaporkan di LHKPD. "Jadi, pengisian LHKPD benar-benar dijadikan media melatih kejujuran dan kreatifitas si anak sejak dinin."

Hendrayana, salah seorang orang tua murid SD di kota Purwakarta, mengaku tak masalah dengan adanya kewajiban murid SD mengisi LHKPD. "Sepanjang buat kepentingan kemajuan pendidikan, saya sih setuj-setuju saja," ujarnya. Apalagi, di dalamnya ada unsur mendidik kejujuran dan kewirausahaan anak.

NANANG SUTISNA