Menko Tedjo: Saya Tak Bisa Lagi Paksa Sarpin...
Kamis, 30 Juli 2015 01:07 WIB
Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tak bisa berbuat banyak terkait dengan sikap Hakim Sarpin Rizaldi yang bersikeras menolak mencabut laporannya terhadap dua komisioner Komisi Yudisial ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Menurut Tedjo, pelaporan ke polisi merupakan hak pribadi Sarpin. "Lagi pula, saya tak bisa lagi paksa Sarpin, karena dia bukan anak buah saya," kata Tedjo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015. (Baca: Blakblakan Sarpin Rizaldi, Mengapa Emoh Didamaikan ) Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu tak akan menyerah mengemban tugas Presiden Joko Widodo untuk mendamaikan Sarpin dengan dua komisioner KY: Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Sahuri. Tedjo akan terus mencoba berkomunikasi dengan Sarpin. (Lihat video: Tak Mau Cabut Laporan, Sarpin: Saya Terlalu Sakit Hati ) Tedjo berencana menemui Sarpin beberapa kali dan berbicara dengan hati untuk bersedia menempuh jalur damai. Tedjo yakin sikap keras Sarpin akan luluh jika dia mengajak berdialog dengan baik-baik. (Baca: Kasus Sarpin dan Pimpinan KY, Jokowi Serahkan ke Tedjo ) "Kapan waktunya, ya menunggu senggang saya dan hakim Sarpin," ucap Tedjo. "Tapi, yang jelas, harus pelan-pelan, tak boleh buru-buru." Sebelumnya, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Sahuri dilaporkan Sarpin ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik. Keduanya mencibir keputusan Sarpin yang memenangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. INDRA WIJAYA
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
7 hari lalu
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
Seorang pengusaha mesin di Kota Tangerang melaporkan Kapolres Tangsel atas dugaan kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
39 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
47 hari lalu
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
27 Februari 2024
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
Daniel Frits dikriminalisasi lantaran mengkritik tambak udang di Karimunjawa.
Baca Selengkapnya
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
23 Februari 2024
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
Warga Karimunjawa Daniel Frits menghadapi kriminalisasi atas upayanya menolak kehadiran tambak udang.
Baca Selengkapnya
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
14 Februari 2024
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
14 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
13 Februari 2024
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
DPP Foksi sebelumnya resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
8 Februari 2024
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
GMNI buka suara soal kondisi demokrasi politik di Indonesia saat ini. Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
7 Februari 2024
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
Tim kuasa hukum Haris Azhar-Fatia telah menyerahkan kontra memori kasasi kasus Lord Luhut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 6 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
20 jam lalu
21 jam lalu
22 jam lalu