Proyek Reboisasi di Jambi Rawan Korupsi

Reporter

Editor

Senin, 31 Oktober 2005 13:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jambi:Pengerjaan proyek reboisasi di Provinsi Jambi diduga sebagai lahan untuk korupsi. Terbukti dalam pelaksanaannya di lapangan telah terjadi banyak penyimpangan. Salah satu contoh pekerjaan reboisasi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kucuran danadalam dua tahun anggaran 2003 dan 2004 senilaiRp 5,5 miliar. Dana tersebut bertujuan menghijaukankembali lahan seluas 917 hektare, berlokaosi dikawasan Lundrang.Berdasarkan ketentuan awal lahan ini akan ditanamdengan jenis bibit berupa Jelutung, Meranti dan Pulai.Namun kenyataannya, di lapangan pihak proyek hanyamenanam jenis pulai dan meranti saja, tanpa alasanyang jelas.Tidak itu saja pihak Dinas Kehutanan KabupatenTanjungjabung Timur secara diam-diam mengerjakansendiri sebagian dari proyek itu. Sementara sebagianlagi dikerjakan kontraktor pemenang tender dan melalui swadaya masyarakat desa sekitar kawasan proyek. Bibit yang ditanam sebagian besar banyak yang mati, diperkirakan yang tumbuh hanya 25 persen.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Nasrul Hadi, tidak tahu persis penyimpangan tersebut. "Saya tidak tahu persis tentang tehnis di lapangan. Namun berdasarkan laporan anak buah saya sudahdikerjakan dengan baik dan sesuai aturan,"ujarnya.Kabid Kehutanan Dinas Kehutanan KabupatenTanjungjabung Timur, Yedi Sukmayadi, membantah jika tidak ada bibit jelutung. Yedi mengakui, hanya mengerjakan sebagian pekerjaan itu. "Benarkami mengerjakan sebagian proyek itu, kini saya sudahcapek mengurus proyek ini, karena sudah diperiksa olehpihak kejaksaan dan Polda Jambi,"katanya.Syaipul Bakhori

Berita terkait

KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah

24 Oktober 2016

KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah

Sugianto Sabran

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain

26 Agustus 2016

Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain

Rasuah izin usaha tambang diduga melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo

29 Juli 2016

Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo

Kejaksaan Tinggi Riau kembali membuka kasus korupsi Taman Nasional Tesso Nilo setelah mangkrak dua tahun.

Baca Selengkapnya

Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola

3 Juni 2016

Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola

Hutan yang rusak berada di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Kerinci Sebelat.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan  

20 Februari 2016

Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan  

Dewan Kehutanan Nasional mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke sektor kehutanan.

Baca Selengkapnya

Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam

16 Februari 2016

Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam

Dibutuhkan KPK yang kuat untuk mencapai janji Indonesia menurunkan emisi dan Target Pembangunan Berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya

25 Oktober 2015

Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya

Pengelolaan hutan saat ini, 97 persen untuk perusahaan besar dan 3 persen untuk usaha kecil.

Baca Selengkapnya

KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi  

24 Agustus 2015

KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi  

Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah dan buat biaya politik.

Baca Selengkapnya

Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini

24 Juni 2015

Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini

Annas Maamun menjadi terdakwa kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit di Kuantan Singingi dan Bagan Sinembah, Riau.

Baca Selengkapnya

Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung  

13 Mei 2015

Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung  

Anas Maamun berdalih uang Rp 2,9 miliar dolar Singapura dari Gulat bukan suap, tetapi untuk biaya demo masyarakat ke DPR.

Baca Selengkapnya