Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kanan) didampingi penasehat hukumnya, saat akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap PTUN Medan di Gedung KPK, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada anggaran 2011-2012. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat BPK Kantor Perwakilan Sumatera Utara Iskandar Setiawan menyatakan hasil audit menunjukkan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan tidak sesuai dengan proposal. Bahkan beberapa lainnya ditengarai fiktif lantaran tak semua penggunaan hibah berstatus tuntas.
“Terdapat penerima dana hibah dan bansos yang belum menyampaikan pertanggungjawaban,” kata Iskandar kepada Tempo, Jumat lalu.
Penyimpangan dalam anggaran bansos Sumatera Utara disinyalir melatarbelakangi kasus suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kasus yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menyeret pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka. (Baca: Daftar Temuan BPK dalam Bansos Gubernur Gatot, Apa Saja?)
Kaligis adalah kuasa hukum Ahmad Fuad Lubis, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang menggugat pemanggilan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos. Dua hari sebelum kasus suap terungkap pada Kamis tiga pekan lalu, majelis hakim PTUN Medan mengabulkan sebagian gugatan Fuad.
Nah, kini kasus suap itu juga disinyalir melibatkan Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara yang juga bos Ahmad Fuad Lubis. Meski baru berstatus saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegahnya bepergian ke luar negeri sejak Senin dua pekan lalu.
Merujuk pada audit BPK pada 2012, sebanyak 1.631 proposal dana bansos tak melalui pembahasan oleh biro terkait. Besaran dan pengalokasiannya disinyalir juga banyak ditentukan oleh Gatot, yang sebelumnya wakil gubernur berpasangan dengan Gubernur Syamsul Arifin sejak 2008. Gatot naik menjadi pelaksana tugas gubernur sejak 2011 lantaran Syamsul menjadi tersangka kasus korupsi anggaran di Kabupaten Langkat. Dua tahun lalu, dia menang lagi dalam pemilihan gubernur.
