TEMPO.CO, Bangkalan - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengisyaratkan ketidaksetujuannya melepas Pulau Madura jadi provinsi sendiri terpisah dari Jawa Timur. "Untuk memakmurkan warganya, Madura tidak harus jadi provinsi," katanya setelah menghadiri acara Musyawarah Besar IV Masyarakat Madura di Gedung Cakra Universitas Trunojoyo, Madura, Kabupaten Bangkalan, Sabtu, 25 Juli 2015.

Menurut Badrodin, kemakmuran bisa dicapai dengan memaksimalkan program-program yang telah dicanangkan pemerintah untuk Madura. "Semua potensi di Madura harus dimaksimalkan, kesejahteraan bisa dicapai," ucapnya.

Di lain sisi, ujar Badrodin, membentuk sebuah provinsi tidaklah mudah. Semua pihak harus menimbang baik dan buruknya bila Madura jadi provinsi. "Yang penting, wacana provinsi Madura jangan jadi ajang bagi-bagi jabatan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengibaratkan seperti sayur tanpa garam jika Madura jadi provinsi. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, percepatan pembangunan infrastruktur adalah solusi bagi kemajuan pada masa mendatang. Untuk menjadikan Madura sebagai provinsi, kata dia, tidak cukup dengan adanya Jembatan Suramadu. "Keberadaan Suramadu harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya masyarakat," ucapnya.

Tjahjo yakin, jika pembangunan di Madura dipercepat, masyarakatnya akan makmur. Apalagi, ujar dia, orang Madura dikenal sebagai pekerja ulet dan tangguh. "Pemprov Jatim harus tambah anggaran untuk Madura," tuturnya.

Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Menilai, secara yuridis dan sosial, ada peluang Madura jadi provinsi. "Sifat dan tradisi orang Madura itu khas," katanya.

Namun dia mengingatkan, jika Madura dijadikan provinsi, pembentukannya harus bertahap, sehingga hasilnya tidak kontradiktif. "Jangan sampai, saat pilkada, orang luar Madura yang jadi gubernur," ucapnya.

MUSTHOFA BISRI