Penembakan di Tolikara, Kapolri: Sudah Sesuai Ketentuan

Reporter

Editor

Febriyan

Kamis, 23 Juli 2015 15:55 WIB

Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti mengatakan anak buahnya yang berjaga di lokasi kerusuhan Tolikara, Papua, telah menjalankan tugas sesuai ketentuan. Penembakan yang dilakukan polisi dinilai sudah sesuai prosedur.

"Mereka menembak ke bawah, arah lutut, sudah sesuai ketentuan," kata Badrodin seusai pertemuan di rumah dinas Kepala Badan Intelijen Negara, Kamis, 23 Juli 2015.

Dari 12 korban luka tembak, kata Badrodin, sebelas di antaranya terkena di bagian lutut. Akan tetapi, satu orang lainnya ternyata tewas terkena peluru karena tertembak di bagian pinggul. "Sedang kami selidiki, mungkin dia sedang jongkok saat tertembak," ucap Badrodin.

Badrodin berujar penembakan adalah langkah yang harus diambil aparat bila situasi tak terkendali. Sebelum kerusuhan, ucap dia, kapolres setempat sudah mencoba bernegosiasi dengan massa yang mengatasnamakan kelompok Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Kelompok itu mendatangi lokasi salat Id dan melempari jemaah karena sebelumnya telah beredar surat edaran yang melarang ibadah dilakukan. Alasannya, pada waktu bersamaan, seminar internasional GIDI juga sedang digelar.

Menurut Badrodin, Kapolres Tolikara mencoba bernegosiasi agar massa membiarkan salat dilakukan hingga paling lama pukul delapan. Tak tercapai kesepakatan antara aparat dan massa. "Negosiasi gagal, lalu ada yang melempar," kata Badrodin. "Polisi menembak ke atas untuk membubarkan massa namun mereka malah melawan petugas."

Mengatasi rusuh itu, aparat akhirnya mengarahkan tembakan ke massa. Penembakan disebut Badrodin merupakan tanda bahwa negara hadir. "Dalam konstitusi dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah, ini tak boleh diganggu."

Walau begitu, Badrodin menegaskan pemeriksaan atas penembakan akan terus dilakukan. "Kalau sesuai, itu memang bagian dari tugas Polri."

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

11 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

17 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya