TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua menjadi perhatian lantaran insiden pembakaran musala, rumah penduduk, dan kios pada Lebaran, Jumat, 17 Juli 2015. Ternyata, nama kabupaten yang terletak di pegunungan tengah Papua itu memiliki makna penting.
Mengutip dari situs Kabupaten Tolikara, tolikarakab.go.id., Sabtu, 18 Juli 2015, nama Tolikara merepresentasikan kemajemukan masalah hidup warga sekitar. “Jeritan itu diabadikan dalam sebuah akronim Tolikara, ‘Tolong Lihat Kami Ini Rakyat’,” demikian tertulis.
Sejak Distrik Karubaga terbentuk, pembangunan di semua sektor tak mengalami perubahan. Sebab, distrik tersebut jauh dari kendali pembangunan Kabupaten Jayawijaya. Alhasil, distrik-distrik lainnya rata-rata juga mengalami ketertinggalan di berbagai sektor.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, membuka peluang untuk percepatan pembangunan. Pada 7 Juni 2002, Tolikara dimekarkan menjadi kabupaten. Pemekaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.
Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah 5.234 kilometer persegi yang terbagi menjadi empat kecamatan dengan Karubaga sebagai ibu kota kabupaten. Untuk mencapai Tolikara dapat melalui udara dengan menggunakan pesawat berbadan kecil dari Wamena atau dari Jayapura. Jalan darat menggunakan bus dari Wamena dengan waktu tempuh sekitar tujuh jam.
Selama 13 tahun ini, Tolikara sudah mengalami pergantian pemimpin enam kali. Diawali dengan Billy Wilhelmus Jamlean, Frans. R. Cristantus, Jhon Tabo, Turnip, Yusmin Timang sebagai pelaksana tugas sementara Bupati, sampai yang terkini Usman Wanimbo.
Pada Jumat pagi, pukul 08.00 WIT, satu musala, enam rumah, dan sebelas dibakar sekelompok warga setempat. Mereka membakar karena menolak adanya salat Id. Muslim hanya boleh menggelar salat Idul Fitri di luar wilayah itu karena pada 13-19 Juli 2015 Gereja Injil di Indonesia (GIDI) menyelenggarakan seminar dan KKR pemuda GIDI tingkat internasional. Ini sesuai surat imbauan Ketua GIDI wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenea dan Sekretaris GIDI Pendeta Marthe Jingga pada 11 Juli 2015.
Korban pembakaran rumah dan sebelas kios ini diungsikan aparat keamanan ke depan Komando Rayon Militer 1702/Wms.
SINGGIH SOARES | CUNDING LEVI
Berita terkait
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan
17 April 2022
Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.
Baca SelengkapnyaBappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar
12 Desember 2021
Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.
Baca SelengkapnyaKPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua
20 Mei 2021
KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.
Baca SelengkapnyaKisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya
30 Agustus 2019
Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.
Baca SelengkapnyaPagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun
9 Februari 2019
Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.
Baca SelengkapnyaPengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua
4 September 2017
Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.
Baca SelengkapnyaPesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga
23 Mei 2017
Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.
Baca SelengkapnyaKisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi
14 Maret 2017
Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal
8 November 2016
Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.
Baca SelengkapnyaWarga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam
2 November 2016
Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.
Baca Selengkapnya