Konsep Pemberdayaan Masyarakat Diusulkan Ganti SLT

Reporter

Editor

Selasa, 25 Oktober 2005 03:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengusulkan konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengganti program Subsidi Langsung Tunai (SLT) sebagai program kompensasi bahan bakar minyak (BBM) saat ini. Program SLT dinilai tidak efektif dan tidak mendidik masyarakat. Keadaan diperburuk dengan banyaknya masalah yang timbul dalam penyaluran SLT.Soetedjo Yuwono, Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menjelaskan konsep ini tengah dibahas bentuknya. Menurutnya, dana kompensasi BBM untuk masyarakat miskin tetap disimpan di PT Pos. Dana itu digunakan sebagai agunan untuk kredit mikro dari bank untuk membuka usaha kecil dan menengah bagi masyarakat miskin."Menko Kesra dan Bank Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman untuk pemberian kredit mikro bagi masyarakat miskin," kata dia ketika ditemui di kantornya, Senin (24/10).Usaha yang dijalankan, kata dia, harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam lokal. Misalnya di Kabupaten Pati, Jawa tengah, sebuah produsen makanan nasional bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk memasok tepung tapioka. Tepung ini digunakan untuk produksi lanjutan oleh produsen itu. "Bentuknya kemitraan. Pemerintah akan menggandeng swasta dalam hal ini," kata dia.Menurut Soetedjo, upaya ini dapat diselaraskan dengan komitmen pemerintah lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara. BUMN berkomitmen menyisihkan lima persen dari pendapatannya untuk program pengembangan masyrakat (community development).Sementara itu, penyaluran SLT yang menimbulkan masalah di masyarakat dinilai karena kurangnya sosialisasi program itu sesuai dengan 14 kriteria rumah tangga miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). "Bahkan banyak RT/RW yang tidak tahu indikator itu," kata Spetedjo.Pemerintah menyiasatinya dengan memperkuat sosialisasi melalui koordinasi lintasdepartemen. Misalnya hasil verifikasi data keluarga miskin oleh BPS akan diumumkan di tiap kelurahan dan kecamatan, sehingga masyarakat dapat melihat siapa saja yang berhak mendapat SLT.Pemerintah, kata Soetedjo, memastikan sosialisasi akan dilaksanakan hingga batas waktu pelaksanaan SLT, yaitu Desember mendatang. Sosialisasi juga dilakukan melalui safari ke sejumlah daerah.Ami Afriatni

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya