TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengakui, lembaganya kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Namun, ia menambahkan, kendala pembuktian juga dialami oleh pemerintah Prancis. "Pembuktian adalah masalah penanganan korupsi dengan pendekatan penegakan hukum. Itu memang kuncinya," ujar Ruki seusai menerima delegasi pemerintah Prancis yang diwakili Duta Besar Prancis Renaud Vignall serta Wakil Kejaksaan dan Kepolisian Prancis, Senin (24/10), di Jakarta.Pada pertemuan itu, Ruki menyatakan, Komisi mendapat bantuan teknis dari SPCV (lembaga sejenis di Prancis). Bantuan itu, kata Ruki, dalam bentuk pelatihan-pelatihan. ?Tidak ada donasi berupa uang, hanya pelatihan,? ungkapnya.Kerja sama ini, kata Ruki, inisiatif pemerintah Prancis dan akan dimulai pada awal 2006. Ruki berharap kerja sama teknisi ini bisa membantu komisinya dalam pencegahan korupsi. Ruki menambahkan, upaya pemberantasan korupsi masih jauh tertinggal terutama karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31/1999 masih mengacu pada aturan Napoleon pada 1816.Duta Besar Prancis Renaud Vignall menyatakan bahwa negaranya tidak akan bersikap sebagai guru dalam kerja sama teknis ini. Thoso Priharnowo