Biaya Tes Kesehatan Calon Bupati Daerah Ini Rp 1 Miliar

Reporter

Editor

Febriyan

Sabtu, 11 Juli 2015 06:42 WIB

Sejumlah Pegawai KPU saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Makassar - Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan menyatakan biaya pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakilnya untuk pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan mencapai Rp 1 milar. "Biaya pemeriksaan kesehatan untuk satu orang calon itu Rp 6 juta. Jadi, kalau kami estimasi ada 33 calon, berarti Rp 1 miliar,”ujar Ketua KPUD Sul-Sel, Iqbal Latief kepada wartawan, disela-sela penandatangan nota kesepahaman KPU dan IDI Sulawesi Selatan di Hotel Grand Clarion Makassar, Jumat malam 10 Juli 2015.

Sulawesi Selatan tahun ini memang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk 11 kabupaten. Dari sebelah kabupaten itu, KPU memperkirakan satu kabupaten akan diikuti 3 pasangan calon. Dengan demikian setidaknya akan ada 33 pasangan calon yang bertarung.

Iqbal menyebut, semua hasil pemeriksaan akan di rapat plenokan untuk menentukan kelayakan dan kondisi kesehatan masing-masing bakal calon. "Pemeriksaan dilakukan setelah bakal calon mendaftar di KPU setempat paling lambat 28 Juli. kemudian 29 Juli -2 Agustus di lakukan pemeriksaan kesehatan,”ucapnya.

Saat ditanya, apakah partai politik dapat mengganti calon tersebut, bila hasil tes kesehatannya dinyatakan tidak lolos karena memiliki sakit kronis. Iqbal menuturkan memberikan tenggat waktu bagi partai tersebut untuk mencari penggantinya. “Kami memberikan waktu tiga hari untuk mencari penggantinya,”jelasnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Selatan Prof Dr Abdul Kadir mengatakan, biaya pemeriksaan kesehatan calon bupati 11 kabupaten di Sulawesi Selatan dianggarkan Rp 60 Juta persatu KPU Kabupaten. "KPU memang menganggarkan pemeriksaan kesehatan, kami minta anggaran itu terus terang Rp60 juta termasuk biaya jasa dokter dan lainnya, dari total 11 Kabupaten mencapai Rp660 juta ,"katanya.

Direktur Umum Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo itu menambahkan, nantinya tiap calon akan menjalani sekitar 40 item tes kesehatan. Tes itu melibatkan dokter ahli dari berbagai bidang. "Semua diperiksa jantung, Narkoba HIV/AIDS termasuk tes pemeriksaan uji psykologi, ingatan atau memori dan lainnya. Ada 60 dokter ahli yang di libatkan dalam pemeriksaan itu,"ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul menuturkan, seorang calon akan dianggap gugur dalam tes kesehatan jika terdapat lima atau lebih item yang tidak dipenuhi. Jika ada calon yang dianggap gugur, IDI akan merekomendasikan ke KPU. Tapi sifatnya rahasia dan yang mengetahui hanya KPU dan pihak kandidat sesuai dengan surat pernyataan.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

58 hari lalu

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya