Ini Alasan Pansel KPK Tak Telisik Rekening Calon dari Awal  

Reporter

Selasa, 7 Juli 2015 06:14 WIB

Ketua Pantia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Destry Damayanti (berbaju kuning) meninjau proses pendaftaran Calon Pimpinan KPK di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO , Jakarta: Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahap awal seleksi. Ketua pansel calon pimpinan KPK, Destry Damayanti mengatakan, PPATK akan mulai dilibatkan saat memasuki tahap ketiga.

"Jika dilibatkan dari awal, kami menganggap ini useless," katanya saat berkunjung ke Kantor Tempo, Senin, 6 Juli 2015.

Menurut Destry, hal ini karena pendaftar awal calon pimpinan KPK terlalu banyak. Dia menilai dengan melibatkan PPATK dari awal hanya akan membuang waktu.

Namun, dia sudah menemui PPATK untuk berkoordinasi soal seleksi calon pimpinan KPK. Dia mengatakan, PPATK sudah setuju untuk memindai para peserta saat jumlahnya sudah tak terlalu banyak lagi.

"PPATK akan dilibatkan saat orang-orang terpilih ini sudah disaring pansel," kata ekonom Bank Mandiri ini.

Sebelumnya, Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Hussein menilai durasi pemberian informasi dari masyarakat tentang seorang kandidat yang mepet malah menyulitkan kerja panitia seleksi. Saat memimpin PPATK, Yunus dan anak buahnya dilibatkan sejak awal memindai para pendaftar sehingga mereka yang diduga punya rekening tak wajar gugur sejak mula.

Karena itu, menurut Yunus, transparansi seleksi calon pimpinan KPK sejak tahap awal menjadi penting. Sekaligus sebagai informasi kepada publik yang berharap korupsi bisa disapu oleh komisioner yang bersih. “Calon yang baik juga bisa diberikan sejak awal dan yang buruk bisa ditangkal lebih dini.”

YOLANDA RYAN ARMINDYA| REZA ADITYA

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

12 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

21 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

21 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya