TEMPO.CO, Bandung - Gunawan (45) meminta keadilan anaknya, Siti Nursyahidah. Bersama beberapa orang tua lainnya, ia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Bandung di Jalan Wastukencana, Senin 6 Juli 2015. Siti hingga saat ini belum jelas nasib pendidikannya di tingkat SMP.
Bukan tanpa sebab, unjuk rasa ini dilakukan karena mereka yang mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri merasa kecewa. Banyak orangtua murid kaya raya memasukkan anaknya lewat jalur non-akademik atau menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 di Kota Bandung. "Saya harap yang punya SKTM palsu dan sudah masuk harus mundur. Saya minta kejujurannya saja," kata Gunawan di Balai Kota Bandung, Senin pagi.
Tidak bisa dipungkiri, banyak orang tua siswa yang merasa iri dengan aturan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil yang membuka jalur kuota khusus dalam PPDB 2015 SKTM. Pasalnya, jalur khusus ini menyebabkan banyak calon siswa akademik yang akan menempuh pendidikan ke SMP atau SMA berguguran karena banyak pula yang menggunakan SKTM bodong. Akibatnya, penerimaan melalui Nilai Ebta Murni (NEM) menjadi tinggi.
Belum lagi aturan sistem rayonisasi yang menyebabkan banyaknya siswa terkecoh dengan pilihan kedua. "Harapannya anak-anak pintar bisa masuk negeri. Mending bodoh tapi jujur dari pada anak bodoh tidak jujur," ucapnya.
Gunawan mengatakan, Nilai Ebta Murni (NEM) Siti, anaknya, 25,85 dengan nilai rata-rata 8,6 per mata pelajaran. Tapi anaknya tidak diterima di sekolah negeri tujuannya baik SMPN 9 ataupun 41. Padahal, sesuai ketentuan, jika masuk dalam rayon dengan ketentuan jarak sekolah dengan rumah bawah 2 kilometer. "Ke SMPN 9 jaraknya 1,7 kilometer, pilihan kedua SMPN 41 jauh lebih dekat," tuturnya.
Gunawan meminta kepolisian benar-benar memverifikasi kembali pengaju SKTM palsu. Bisa saja, lanjutnya, saat diperiksa langsung ke rumah si pengaju menitipkan hartanya terlebih dahulu ke tetangga.
Gunawan ternyata bukan orang berada. Ia adalah pekerja kebersihan lingkungan kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir. Dengan penghasilan seadanya, Gunawan tidak mau menganggap dirinya miskin. "Penghasilan saya cuma Rp. 1.250.000 sebulan. Saya malu buat SKTM. Masih banyak orang yang lebih sengsara dari saya," tuturnya.
PUTRA PRIMA PERDANA
Berita terkait
4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA
2 hari lalu
jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA
Baca SelengkapnyaBIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru
56 hari lalu
Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaMelenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah
21 Februari 2024
Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.
Baca SelengkapnyaCalon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024
11 Januari 2024
PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.
Baca Selengkapnya10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024
4 Januari 2024
Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.
Baca Selengkapnya10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024
3 Januari 2024
SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi
Baca SelengkapnyaIni Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024
4 Desember 2023
Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.
Baca SelengkapnyaBelajar dari Pelaksanaan PPDB Bali
20 Oktober 2023
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia
Baca SelengkapnyaIni 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta
30 September 2023
Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.
Baca SelengkapnyaSoal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi
17 September 2023
Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.
Baca Selengkapnya