Diduga Korupsi, Bupati Sumba Barat Dinonaktifkan Mendagri  

Reporter

Kamis, 2 Juli 2015 13:38 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Kupang - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, akhirnya mengeluarkan surat keputusan penonaktifan Jubilate Pieter Pandago dari jabatannya sebagai Bupati Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keputusan penonaktifan Jubilate, karena dia diduga terlibat kasus korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2011 senilai Rp 3,5 miliar.

Kasus korupsi itu saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang. “SK Mendagri tentang penonaktifan Bupati Sumba Barat belum kami terima, tapi sudah ditandatangani," kata Asisten Tatapraja Sekretaris Daerah NTT, Johana Lisapali, kepada wartawan di Kupang, Kamis, 2 Juli 2015.

Menurut Johana, Kepala Biro Tatapraja Sekretaris Daerah NTT sedang ke Jakarta mengambil SK Mendagri tersebut. Johana menjelaskan, dikeluarkannya SK penonaktifan Jubilate, karena sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT. Seluruh tugas Jubilate sebagai kepala daerah, untuk sementara dijalankan oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Reko Deta.

Dikeluarkannya SK penonaktifan Jubilate setelah Pemerintah Provinsi NTT mengajukan usul penonaktifan terhadapnya sebagai Bupati Sumba Barat lantaran, setelah ditahan Kejaksaan Tinggi NTT. Surat usulan Pemerintah Provinsi NTT diajukan pada Senin, 18 Mei 2015 lalu, setelah Jubilate bertatus sebagai terdakwa. Jubilate ditahan di Rutan Kupang

YOHANES SEO

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya