TEMPO.CO, Jakarta - Calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan visinya untuk meningkatkan target kekuatan minimum pokok TNI dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan.

"Pembelian alutsista baru dan optimalisasi alutsista lama melalui retrovit dan repowering. Kami juga memastikan alutsista yang profesional dan memenuhi ketentuan teknis," kata Gatot saat pembukaan uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

Gatot mengatakan akan mengutamakan produk pertahanan industri dalam negeri ketimbang impor. "Pembelian dari luar negeri dilakukan hanya jika kita tak mampu memproduksinya," kata Kepala Staf Angkatan Darat itu. Menurut Gatot pembelian alutsista di luar negeri harus memenuhi tiga syarat: transfer of technology, transfer of knowledge, dan joint product.

Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanudin meminta Panglima TNI terpilih untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (minimum essentials force). Menurut dia, modernisasi persenjataan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum TNI sebesar 68 persen pada 2019.

"Syaratnya harus ada jumlah pesawat sekian, dan persenjataan lain sekian serta peningkatan kesejahteraan prajurit," kata dia. TNI menargetkan kekuatan ini mencapai 100 persen pada 2024.

DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sehari setelah menguji calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. Gatot ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun pada 1 Agustus 2015.

Penunjukkan Gatot sempat menuai polemik. Jokowi dianggap mengubah tradisi pengangkatan Panglima TNI sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seharusnya, jatah panglima dibagi secara bergilir dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Setelah Moeldoko, Jokowi justru menunjuk Gatot yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat.

PUTRI ADITYOWATI