TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana optimistis kasus korupsi pembayaran elektronik dalam pengurusan paspor di keimigrasian yang membelitnya akan dihentikan.
Menurut dia, kebijakan pengubahan sistem pembayaran dari sebelumnya manual menjadi elektronik adalah sebuah inovasi, bukan perkara korupsi. “Saya optimistis kasus saya ini akan dihentikan,” kata Denny setelah menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Republik Indonesia, Rabu, 1 Juli 2015.
Hari ini, Denny menjalani pemeriksaan di Bareskrim untuk kelima kalinya. Dia mengatakan, dalam pemeriksaan, penyidik hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, dalam jawabannya, ia berkali-kali menekankan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebuah inovasi dalam pelayanan publik.
“Saya tegaskan kepada penyidik, program ini untuk memperkuat pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Denny, sebelum adanya sistem elektronik, proses pembuatan paspor memakan waktu lama. Proses yang lama itu juga menyuburkan praktek pungutan liar. Berkat program yang dicetuskannya, proses pembuatan paspor bisa lebih cepat dan dilakukan melalui media daring.
“Semua rangkaian pemeriksaan kami tegaskan, yang kami lakukan di Kemenkumham bukan korupsi,” tuturnya. “Dari awalnya manual, antre di loket, lama, mengundang pungli; menjadi di bank dengan elektronik.”
MITRA TARIGAN
Berita terkait
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
3 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
5 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab
1 hari lalu
Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
1 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca SelengkapnyaHong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan
4 hari lalu
Mulai Sabtu, 27 Juli 2024, salah satu operator bus di Hong Kong menerapkan tiket satu hari tanpa batas untuk wisatawan
Baca SelengkapnyaBadan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 hari lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
5 hari lalu
Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.
Baca Selengkapnya