TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Bachtiar Ali mengatakan fraksinya memberikan beberapa masukan saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutiyoso. Salah satunya menyarankan agar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk tidak lagi tampil di media.

Sebagai kepala intelijen, harus mampu menahan diri. Beliau harus hemat berkata-kata dan memberikan informasi ke publik," kata Bachtiar di sela-sela uji kepatutan Sutiyoso di Komisi Pertahanan DPR, Selasa, 30 Juni 2015.

Nasdem juga meminta Sutiyoso bersikap netral dan tidak memberikan pernyataan yang reaktif di muka publik.

"Harus keep silent. Informasi yang dia punya, hanya boleh sampai ke kepala negara," kata Bachtiar. "Beliau menerima saran ini dengan lapang dada."

Hal yang sama menjadi catatan Fraksi Partai Golkar. Ketua Komisi Pertahanan Mahfudz Siddiq mengatakan fraksi partai beringin itu meminta agar Kepala BIN terpilih meninjau ulang gaya komunikasinya dengan publik.

Sementara Partai Persatuan Pembangunan meminta agar Kepala BIN bersikap netral selama bertugas. Apalagi dalam memberi informasi kepada presiden tentang konflik partai politik.

"Kami berharap beliau tidak berpihak. Apalagi jelang Pilkada," kata anggota fraksi PPP Syaifullah Tamliha.

Wakil Ketua Umum Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais memuji beberapa program prioritas Sutiyoso. Yaitu lebih serius menangani kasus penyadapan kepala negara seperti yang terjadi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu.

"Konsekuensinya, maka perlu infrastruktur IT yang bagus, dan anggaran harus diperhatikan," kata dia.

Sutiyoso juga berniat menbentuk tim khusus yang akan menbantu kerjanya selama menjabat. Tim ini akan memperkuat Dewan Analisis Strategis dan terdiri dari ahli di bidang pertahanan, ekonomi dan intelijen.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan hari ini, Sutiyoso lulus secara aklamasi. Dewan memberikan beberapa catatan, salah satunya adalah memperkuat koordinasi antara BIN dan DPR.

Koordinasi yang dimaksud, kata Mahfudz, berhubungan dengan tim pengawas intelijen yang bakal dibentuk DPR.

"Beliau punya komitmen untuk membantu menciptakan konsolidasi politik yang baik terutama hubungan antara eksekutif dan legislatif," kata Mahfudz.

"Beliau juag memahami dan menerima pembentukan tim pengawas intelijen di DPR."

INDRI MAULIDAR