Organisasi Papua Barat Masuk MSG, Ini Respons Indonesia  

Reporter

Minggu, 28 Juni 2015 06:04 WIB

Seorang mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua berorasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Organisasi Papua Barat bernama United Liberation Movement for West Papua menjadi pengamat pada organisasi negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG). "Mereka memang menjadi observer, dan Indonesia itu naik jadi anggota dalam MSG," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, saat dihubungi, Jumat, 26 Juni 2015.

Walau begitu, Tata--sapaan Arrmanatha--mengatakan organisasi Papua Barat itu bukan Organisasi Papua Merdeka yang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang hendak membebaskan diri dari Indonesia. "Namanya saja yang organisasi Papua Barat, tapi mereka bukan OPM," ujarnya.

Menurut dia, organisasi Papua Barat itu adalah sekelompok orang keturunan Melanesian tapi bukan warga negara salah satu dari anggota Melanesian. Misalnya, warga keturunan Melanesian berkewarganegaraan Jerman dan Brasil yang hendak menjadi anggota Melanesian Spearhead Group. "Nah, kelompok ini bagi mereka untuk memberikan wadah guna menyampaikan aspirasi mereka."

Tata meyakinkan tidak ada anggota atau pengamat yang berasal dari Organisasi Papua Merdeka. "Karena mereka masih daerah kita, ya, mereka masuknya anggota Indonesia," tuturnya.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

25 April 2016

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.

Baca Selengkapnya

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

25 April 2016

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.

Baca Selengkapnya

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

24 April 2016

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

8 September 2015

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

11 Agustus 2015

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.

Baca Selengkapnya

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

11 Agustus 2015

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

10 Agustus 2015

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

10 Agustus 2015

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.

Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

10 Agustus 2015

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca Selengkapnya

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

10 Agustus 2015

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.

Baca Selengkapnya