TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menilai alat bukti kasus dugaan mafia pengaturan skor bola belum cukup. Pemeriksaan sejumlah saksi dan terlapor juga belum dilakukan karena terkendala alat bukti. "Alat buktinya belum cukup. Masak, langsung diperiksa. Kalau pengakuan, belum bisa dijadikan dasar," katanya di Bareskrim, Jumat, 26 Juni 2015.
Adapun bukti rekaman yang telah diserahkan pelapor kepada Bareskrim dinilai tak cukup kuat. Sebab, ucap Budi, Bareskrim belum dapat memastikan suara dalam rekaman tersebut benar milik para terlapor. "Belum bisa dibuktikan. Belum tahu persis, apakah itu berkaitan dengan Sea Games atau LSI. Masih kami periksa semua," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pegiat antikorupsi membongkar dugaan pengaturan skor di balik kekalahan tim nasional Indonesia U-23 pada SEA Games ke-28 di Singapura. Pada pertandingan semifinal SEA Games 2015 yang digelar di Stadion Nasional, Jalan Kallang, Singapura, Sabtu, 13 Juni 2015, timnas Indonesia U-23 kalah 0-5 oleh Thailand. Timnas Indonesia juga gagal meraih medali perunggu setelah kembali takluk oleh Vietnam dengan skor serupa, 0-5, Senin, 15 Juni 2015.
Kekalahan Indonesia oleh Vietnam diduga penuh rekayasa. Mereka diduga mengalah pada Vietnam. Para pegiat antikorupsi dari LBH, Elsam, dan YCJR juga membongkar dugaan pengaturan skor di SEA Games dan Liga Super Indonesia 2010-2015 sejak praktek suap pada 2000-2012.
Dugaan pengaturan skor itu terungkap dari rekaman percakapan antara BS, perantara kaki tangan bandar judi di Indonesia, dan bandar asal Malaysia yang inisialnya hanya disebut dengan Das. Selama ini, BS dikenal sebagai penghubung para bandar di Singapura dan Malaysia dengan para kaki tangannya di Indonesia.
DEWI SUCI | PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
46 menit lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
6 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
22 jam lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
2 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca Selengkapnya