Presiden Jokowi didampingi iistri, Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan (kiri) membaca berkas-berkas saat berkantor di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, 10 Juni 2015. ANTARA/Maulana Surya
TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan selalu memberi masukan berupa data dan angka. Tujuannya agar presiden bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar dasar suka.
Selain itu, kata dia, kantornya juga selalu melakukan verifikasi laporan dari kementerian. Dengan cara itu, presiden tak hanya menerima laporan dari kementerian, namun juga dari Kantor Staf Kepresidenan.
Ditanya apakah dia memberi masukan Jokowi saat mendalami laporan yang diserahkan oleh kementerian beberapa waktu lalu, Luhut tak membantahnya.
"Pasti ada masukan tapi tentu tak bisa dipublikasi," kata Luhut usai melakukan jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015. Namun, dia mengaku tak tahu apakah masukannya menjadi dasar utama dalam rombak kabinet atau reshuffle. "Tidak ada urusannya dengan reshuffle. Pokoknya masukannya hanya ambil yang terbaik." Jokowi, kata dia, tak pernah main-main dengan pernyataan yang dikeluarkannya, termasuk ancaman pencopotan pejabat yang berkinerja buruk.
"Kalau sudah tak sanggup kan banyak yang ngantri. Masih banyak yang ingin mengabdi untuk negara." Namun, kata Luhut, yang perlu ditekankan adalah Kantor Staf Kepresidenan bukan pengawas, auditor, maupun eksekutor.
"Kami hanya teman. Kalau ada yang macet akan dibantu. Biasanya difasilitasi." Ketika terjadi kendala bottle necking di kementerian atau lembaga, langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan mendalami beberapa unsur utama seperti sasaran pokok pencapaian, strategi, hingga melakukan verifikasi. Dari sana akan diketahui akar masalah yang kemudian akan dirumuskan solusinya.
