Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. Islah ini dicapai usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 18 Mei lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dua kepengurusan Partai Golkar akan bersatu dan melakukan musyawarah nasional (munas) setelah pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang. Namun, menurut dia, kedua kepengurusan Golkar saat ini sedang berfokus menghadapi proses penjaringan kader menghadapi pilkada.
"Tentu pilkada yang mengharuskannya islah. Kalau tidak islah berarti Golkar tidak bisa mencalonkan," kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Senin, 15 Juni 2015. "Masing-masing pihak pasti pada waktunya akan selenggarakan munas dan munasnya pasti kita tunggu nanti bersama."
Kalla juga mengatakan kedua kubu sepakat meredam aksi kerusuhan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Musababnya, malam nanti akan dilakukan penjaringan awal bagi calon kepala daerah dari Partai Golkar.
"Saya kira insiden itu tidak secara organisasi terjadi. Mungkin ada kelompok di kalangan masing-masing kepengurusan yang berbeda paham," ujar Kalla.
Kalla mengatakan sudah bertemu dengan kedua kepengurusan kemarin siang di rumah dinasnya. Salah satunya adalah Yorrys Raweyai, Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono. "Semuanya tentang bagaimana mulusnya rencana itu semua," ujarnya.
