BPJS Ketenagakerjaan Buka 203 Kantor Cabang Perintis  

Reporter

Senin, 15 Juni 2015 14:31 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membuka 203 kantor cabang di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia pada 2014. Terdiri atas 150 kantor perintis dan 53 kantor cabang perintis.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Massaya mengatakan semua kantor perintis dan kantor cabang perintis itu akan dioperasikan secara penuh pada 1 Juli 2015. Dengan begitu, saat ini kantor cabang yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sudah mencapai 291 kantor.

Menurut Elvyn, pembukaan kantor cabang perintis di sejumlah daerah guna mempermudah pelayanan bagi para pekerja, baik sektor formal maupun sektor informal, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Kantor perintis dan kantor cabang perintis lebih mudah dijangkau," ucapnya di Jakarta, Senin, 15 Juni 2015.

Elvyn menjelaskan, daerah yang sudah ada kantor cabang induk belum diprioritaskan didirikan kantor perintis atau kantor cabang perintis.

Pembangunan kantor perintis dan kantor cabang perintis, ujar Elvyn, didasarkan pada dua kriteria. Di antaranya dilihat dari jumlah tenaga kerja di suatu wilayah. Kriteria lain berkaitan dengan akses pelayanan.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan paling banyak membangun kantor cabang perintis di Sulawesi dan Maluku. Jumlahnya mencapai 29 kantor cabang. "Daerah itu terdiri atas banyak kepulauan yang sulit dijangkau," tutrunya. Sebaliknya, daerah seperti Jakarta hanya dibangun lima kantor baru.

BPJS juga mengangkat kepala cabang untuk memimpin 150 kantor cabang perintis. Mereka merupakan karyawan dan karyawati BPJS Ketenagakerjaan. "Nantinya setiap kantor cabang akan ada tiga-lima orang yang bertugas, tergantung lokasi masing-masing," kata Elvyn.

SINGGIH SOARES

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

16 Februari 2022

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

6 Februari 2018

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

20 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

30 Maret 2017

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

24 April 2016

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.

Baca Selengkapnya

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

27 Januari 2016

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

14 Desember 2015

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah

Baca Selengkapnya