Hadapi Kemarau, Gunungkidul Lipatgandakan Produksi Air

Reporter

Senin, 15 Juni 2015 04:54 WIB

Ilustrasi. globe-net.com

TEMPO.CO , Yogyakarta:Perusahaan Daerah Air Minum Gunungkidul pekan ini mulai melipatgandakan produksi airnya guna menghadapi musim kemarau. "Karena kebetulan kemarau bersamaan dengan Ramadan, kebutuhan air lebih meningkat dan pekan ini kami mulai genjot produksi airnya jangan sampai terganggu," ujar Direktur Utama PDAM Gunungkidul Isnawan Febrianto kepada Tempo, Minggu 14 Juni 2015.

Peningkatan operasional guna menambah kapasitas produksi air itu dilakukan dengan cara mengaktifkan pemompaan sumber air, dari normalnya 12 jam menjadi 24 jam sehari. "Memasuki ramadhan ini pompa aktif sehari penuh," ujar Isnawan.

Produksi air selama kemarau ini PDAM Gunungkidul mengandalkan tiga sumber air di wilayah Pantai Baron, Goa Seropan (Bribin), dan Pantai Ngobaran.

Isnawan menuturkan, sejak akhir Mei lalu, debit air di tiga sumber itu sebenarnya sudah mulai turun dan butuh energi tambahan guna memompa sumber untuk dialirkan ke sejumlah kecamatan yang terhubung dengan instalasi pipa PDAM.

"Energi yang dibutuhkan untuk memompa tiap sumber ini harus dua kali lipat dibanding saat musim hujan, lebih boros BBM (Bahan Bakar Minyak)," ujar Isnawan.

Misalnya saja untuk sumber sekitar Pantai Ngobaran sebelum dialirkan untuk para konsumen di Kecamatan Karangmojo dan Ponjong, PDAM harus memompa sebanyak 3 kali agar air bisa naik. Sedangkan dari Pantai Baron dan Goa Seropan atau Bribin, air baru bisa teralirkan setelah 5-7 kali pemompaan.

"Paling tidak debit air saat ini masih terjaga normal dengan cara mengaktifkan pompa 24 jam itu," ujar Isnawan. Saat kemarau ini, debit air PDAM sekitar 430 mililiter per detik.

Divisi Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunungkidul Suharto menuturkan, pihaknya juga sudah menyediakan armada dropping air mengantisipasi krisis air saat Ramadan.

"Untuk sisi selatan Gunungkidul kami siagakan armada dropping dua kali sepekan dengan sumber air Embung Gunung Nglanggeran," ujar Suharto.

Sedangkan untuk wilayah utara Gunungkidul, BPBD mensiagakan sumber cadangan dari sumber air Kecamatan Gedangsari dan Nglipar.

"Dropping air masa kemarau saat ramadhan diprioritaskan untuk kecamatan paling rawan," ujarnya. Kecamatan paling rawan kekeringan itu meliputi Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Nglipar, Semin, Ngawen, dan Panggang.

DPRD Kota Yogyakarta pun awal Juni ini mulai membahas rancangan peraturan daerah pengelolaan dan pajak air tanah. Raperda itu bakal mengatur pemanfaatan air tanah baik dari lapisan masyarakat umum juga kelompok pengusaha hotel dan restauran.

"Untuk masyarakat raperda ini akan mengatur dan mengendalikan penggalian-penggalian sumur baru agar lebih tertata," ujar Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko. Sedangkan bagi kalangan perhotelan, beleid ini akan mengatur ihwal kewajiban penggunaan air tanah agar tak merugikan warga sekitarnya.

"Karena Kota Yogya daerah cekungan, perda ini perlu agar tak terjadi krisis air bersih ke depan, terutama saat kemarau," ujar Danang.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

RI Pimpin 80 Menteri Dunia Bahas Air dan Sanitasi, Bappenas Sebut 3 Krisis

12 Mei 2022

RI Pimpin 80 Menteri Dunia Bahas Air dan Sanitasi, Bappenas Sebut 3 Krisis

Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Sector Ministers Meeting (SMM) air dan sanitasi 2022 yang akan dilaksanakan pada 18-19 Mei 2022 di Jakarta.

Baca Selengkapnya

BPPSPAM: 52 PDAM Sakit, 102 Kurang Sehat dan 224 Sehat

28 November 2019

BPPSPAM: 52 PDAM Sakit, 102 Kurang Sehat dan 224 Sehat

BPPSPAM telah mengevaluasi 380 PDAM

Baca Selengkapnya

Garap Pengolahan Air Modern, Jasa Tirta II Gandeng Korea Selatan

28 Juni 2019

Garap Pengolahan Air Modern, Jasa Tirta II Gandeng Korea Selatan

Perum Jasa Tirta II bekerja sama dengan Korea Water Resources Coperation (K-Water) dalam bidang pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Kruha: PAM Jaya Kaburkan Putusan MA Soal Stop Swastanisasi Air

16 April 2018

Kruha: PAM Jaya Kaburkan Putusan MA Soal Stop Swastanisasi Air

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha) mempertanyakan motif Dirut PAM Jaya melanjutkan kontrak dengan PT Aetra dan PT Palyja selama 25 tahun.

Baca Selengkapnya

Kajian Amrta Institute: Penataan Kontrak PAM Jaya Tak Sesuai PP

14 April 2018

Kajian Amrta Institute: Penataan Kontrak PAM Jaya Tak Sesuai PP

Amrta Institute menemukan poin dalam restrukturisasi kontrak PAM Jaya dan Palyja dan Aetra tak sesuai PP Sistem Penyediaan Air Minum.

Baca Selengkapnya

Hari Air Sedunia, Jurus Anies Baswedan Soal Pasokan Air Bersih

23 Maret 2018

Hari Air Sedunia, Jurus Anies Baswedan Soal Pasokan Air Bersih

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk tim melaksanakan putusan MA soal pasokan air bersih bertepatan dengan Hari Air Sedunia 2018.

Baca Selengkapnya

LSM Desak Anies Baswedan Ikuti Putusan MA Stop Swastanisasi Air

23 Maret 2018

LSM Desak Anies Baswedan Ikuti Putusan MA Stop Swastanisasi Air

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air mendesak Anies Baswedan menghentikan restrukturisasi kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Baca Selengkapnya

PAM Jaya Targetkan Water Charge Maksimum Rp 3500 per Meter Kubik

21 Maret 2018

PAM Jaya Targetkan Water Charge Maksimum Rp 3500 per Meter Kubik

PAM Jaya akan menandatangani perjanjian restrukturisasi dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Baca Selengkapnya

Kata Ketua PHRI Soal Air Tanah di Wilayah Jalan Sudirman-Thamrin

17 Maret 2018

Kata Ketua PHRI Soal Air Tanah di Wilayah Jalan Sudirman-Thamrin

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyambut niat pemerintah mengalihkan penggunaan air tanah ke PDAM.

Baca Selengkapnya